EKONOMI

Jumat, 24 Juni 2011 | 15:58 WIB

BPK Minta Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia

Mosi Fajarwati Retnani
BPK Minta Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia
inilah.com
INILAH.COM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengajukan rekomendasi moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.

Anggota III BPK RI Hasan Bisri mengungkapkan, pihaknya telah mengaudit kinerja atas proses pengiriman TKI, dari mulai pemberangkatan hingga penempatan TKI di negara penerima. Audit ini dilakukan pada daerah pengirim dan negara penerima TKI seperti Arab Saudi, Kuwait, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Telah dilakukan penilaian mengenai proses penempatan TKI.

"Kita utamakan yang belum punya MoU seperti Timteng dan Malaysia. Malaysia sudah tapi kan baru-baru ini, rekomendasinya kan sudah sejak bulan April," ujar Hasan dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (24/6).

Dari hasil audit tersebut, lanjutnya, ditemukan permasalahan proses pengiriman TKI baik di dalam negeri maupun di tempat mereka dipekerjakan.

"Berasal dari persoalan dalam negeri, banyak TKI yang tidak memenuhi persyaratan standar, seperti umur terlalu muda dilakukan pemalsuan umur, tidak ada pelatihan cukup, banyak sertifikat tidak valid karena banyak balai kerja yang tidak memadai, pemeriksaan kesehatan tidak memadai. Dari mulai perekrutan ada masalah. Lebih mengutamakan sponsor alias calo yang datang ke kampung-kampung dengan iming-iming rekan yang berhasil, yang penting bagi calo dapat orang karena dapat imbalan sekian," paparnya.

Sementara dari sisi pengawasan, ia mengungkapkan, pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun pihak BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI) tidak menjalankan tugasnya tersebut dengan baik. "Yang paling mempengaruhi adalah data monitoringnya, dulu ada data monitoring tapi ternyata itu tidak jalan karena ada pengalihan kewenangan dari Kemenakertrans ke BNP2TKI," ungkapnya.

Sedangkan dari sisi negara penerima, ia menyatakan, juga ditemukan adanya permasalahan seperti minimnya tenaga ahli dari Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan TKI.

"Dari sisi negara tujuan, tidak semua perwakilan RI yang ada atase di mana TKI kita kerja, seperti di Kuwait cuma sedikit tenaga teknis padahal banyak TKI yang bermasalah. Tidak semua agen di sana melaporkan TKI di mana, TKI kan bisa berpindah dari 1 majikan ke majikan lain sehingga kehilangan jejak," jelasnya.


Selain itu, adanya budaya di negara penerima yang memperlakukan para TKI layaknya sebagai anggota keluarga, menjadi ganjalan bagi pihak-pihak tertentu untuk masuk dalam urusan keluarganya. Demikian pula dengan adanya anggapan bahwa para TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang memperlakukan mereka layaknya 'properti', yang bisa diperlakukan seenaknya.

"Di sebagian negara, pramuwisma dianggap sebagai keluarga mereka, dianggap sebagai properti, kadang diajak ke umroh, ke luar negeri, tapi di sisi lain, orang lain nggak boleh ikut campur urusan rumah tangganya, maka terjadi penganiyaan," jelasnya.

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan untuk melakukan moratorium pengiriman TKI terutama di negara-negara yang belum memiliki perjanjian kerjasama dengan Indonesia, seperti Malaysia. "Melaksanakan moratorium TKI informal ke negara yang belum memiliki peraturan yang melindungi TKI dan MoU dengan pihak Indonesia," ujarnya.

Moratorium ini, ia mengatakan, akan terus dilakukan hingga ada perbaikan sistem pengiriman TKI dengan melakukan evaluasi menyeluruh peraturan perundangan, kebijakan, sistem, dan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

"Maka sebaiknya dihentikan dulu pengiriman sampai ada perbaikan sistem dan ada pelindungan. Seperti Bangladesh yang jauh miskin tapi nggak lagi ngirimin tenaga kerja ke Timur Tengah, kita malah kirim TKW," pungkasnya.

Sebelumnya Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menandatangani protokol atau amandemen nota kesepakatan (MoU) menyangkut penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor domestik di Malaysia. Menakertrans RI Muhaimin Iskandar dan Menteri Sumber Malaysia Datuk DR. S Subramaniam melakukan penandatanganan MoU tersebut di Gedung Sate Bandung, Senin malam (30/5).

Muhaimin menyatakan MoU ini merupakan wujud komitmen kedua negara untuk senantiasa meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI yang bekerja di Malaysia. Penandatanganan MoU TKI sektor domestik ini merupakan tahapan awal dari dicabutnya moratorium penempatan TKI sektor domestik dan kembali membuka pengiriman TKI ke Malaysia.

"Kesepakatan ini berarti diperbolehkan lagi tenaga kerja Indonesia bekerja di Malaysia. Diharapkan tidak ada kasus-kasus yang muncul. Adanya MoU antara Indonesia dan Malaysia ini menuju juga zero accident," jelas Muhaimin pada waktu itu.

Hasil kesepakatan kedua negara ini menyangkut sejumlah perbaikan antara lain mengenai penyimpanan paspor TKI, pemberian hak libur atau cuti mingguan, pengendalian biaya penempatan dan adanya akses komunikasi. [cms]
#moratorium TKI #BPK #hasan bisri
BERITA TERKAIT
KLHK: Proper Dorong Ketaatan Perusahaan Sampai 92%
Darmin Berharap Berkah di Tahun Politik
Darmin Prediksi Setoran Pajak Kurang 2,6%
Menkop Salurkan Kredit Ultra Mikro Rp117,1 M
Tren Surplus Menurun, Sikap Darmin Santai
Stok Pangan di Papua Cukup, Harga Terkendali
GINSI Protes Kebijakan Kemendag Harus Gabung Kadin

ke atas