METROPOLITAN

Selasa, 17 Januari 2012 | 20:30 WIB

Beda Pandangan Pembentukan BUMD Transjakarta

Bayu Hermawan & Farhan Faris
Beda Pandangan Pembentukan BUMD Transjakarta
inilah.com


INILAH.COM, Jakarta - Rencana perubahan Badan Layanan Umum Transjakarta menjadi Badan Usaha Milik Daerah, menuai pro dan kontra di kalangan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Fraksi Partai Gerindra, merupakan salah satu yang menolak rencana pembentukan BUMD PT Transjakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Gerindra dalam pandangan umumnya.



DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna terhadap 6 usulan Rancangan Peraturan Daerah. Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan umumnya menolak Raperda Pembentukan BUMD PT. TransJakarta yang sebelumnya dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU).

"Kami menolak perubahan BLU menjadi BUMD PT. TransJakarta dan mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menunda pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)," ujar S. Andyka, dari Fraksi Partai Gerindra, di DPRD DKI Jakarta, Selasa, (17/1/2012).

Andyka menambahkan, fakta yang menunjukkan pencapaian kerja dari BLU bukan semata karena faktor pembiayaan, melainkan faktor sosial, budaya dan politik. Selain itu, berbicara transportasi adalah kebutuhan masyarakat. Jika ada peralihan, dari Badan Layanan Umum ke Badan Usaha Milik Daerah, dikhawatir akan mengalami disorientasi pelayanan.


"Orientasi Usaha adalah profit. Transportasi merupakan hajat masyarakat yang strategis, jika ada perubahan status dapat menimbulkan disfungsi dan disorientasi pelayanan publik nantinya," jelasnya.

Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru menyambut baik rencana pembentukan BUMD PT Transjakarta. PKS menilai hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki pelayanan dan penyedian transportasi publik.

"Kami menyambut baik disampaikannya Raperda Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit, karena dalam rangka perbaikan pelayanan dan penyediaan transportasi publik," ujar anggota Fraksi PKS, Nurmansyah Lubis, Selasa, (17/1/2012) di DPRD DKI Jakarta, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dia menambahkan, transportasi publik selama ini masih buruk dan menambah beban permasalahan transportasi di Jakarta. Rasio jumlah kendaraan pribadi mencapai 98,8% hanya melayani 44% perjalanan di Jakarta, sedangkan transportasi publik hanya 1,2% harus melayani 56%. Oleh karenanya, sudah sangat mendesak untuk diperbaiki agar masyarakat mau berdalih ke transportasi publik.

DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat paripurna Raperda tentang Dana Cadangan Daerah, Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit (BRT), Penerbitan Obligasi Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. TransJakarta dan Revisi Perda No. 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya.[bay]
#transjakarta #lebaran
BERITA TERKAIT
Polisi Juga Dilarang Masuk ke Seminar di YLBHI
Polda Metro Cari Tahu Tujuan Acara di YLBHI
(Meski Direhalibitasi) Proses Hukum Indra J Piliang Tetap Jalan
Penipuan CPNS, Polisi Ciduk Komarudin
Polisi Masih Usut Dugaan Seminar Terkait PKI
Djarot Tegaskan Dirinya Juga Bisa Marah
Djarot Panggil Direksi Bahas Ancol Gratis

ke atas