EKONOMI

Senin, 12 Maret 2012 | 14:49 WIB

Bapepam Revisi 4 Aturan Dana Pensiun

Agustina Melani
Bapepam Revisi 4 Aturan Dana Pensiun
IST


INILAH.COM, Jakarta - Untuk mendukung pelaporan berkala dana pensiun, Menteri Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) merevisi empat peraturan.

Bapepam-LK merevisi empat peraturan antara lain Pertama, PMK No 19/PMK.010/2012 tentang perubahan atas PMK No 199/PMK.010/2008 tentang investasi dana pensiun. Pokok-pokok peraturannya adalah penghapusan sanksi berupa denda atas keterlambatan penyampaian pelaporan investasi dan pengalihan piutang denda yang belum tertagih ke DJKN. Demikian seperti dikutip dari siaran pers, Senin (12/3/2012)

Aturan lain yang direvisi adalah PMK.010/2012 tentang perubahan atas KMK No.509/KMK.06/2012 tetang laporan keuangan dana pensiun. Pokok-pokok peraturannya adalah penghapusan denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan semesteran, penyesuaian besaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan menjadi Rp100.000 dari Rp500.000 per hari keterlambatan.


Juga soal pengalihan piutang denda ke DJKN, serta pengenaan bunga sebesar 2% per bulan atas denda keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan yang belum dilunasi.

Demikian juga dengan PMK No 21/PMK.010/2012 tentang perubahan atas KMK No.510/KMK.06/2012 tentang pendanaan dan solvabilitas dana pensiun pemberi kerja. Pokok perubahan peraturan tersebut penghapusan denda atas keterlambatan penyampaian laporan aktuaris serta pengalihan piutang denda yang belum tertagih ke DJKN.

Terakhir, PMK No.22/PMK.010/2012 tentang perubahan atas PMK No.100/PMK.010/2007 tentang laporan teknis Dana Pensiun. Pokok perubahan adalah penyesuaian besaran denda atas keterlambatan, penyampaian laporan teknis menjadi Rp100.000 per hari. Dan penyesuaian mengenai tata cara penagihan sanksi berupa denda atas keterlambatan penyampaian laporan teknis. [hid]
#dana pensiun #laporan investasi #bapepam
BERITA TERKAIT
Menkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara Berkembang
Jamin Bahan Baku, Industri Jepang Dilibatkan
Periode Akhir, Amnesti Pajak Incar Profesional
Setelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat Indonesia
Kesenjangan Ekonomi Suburkan Populisme Nusantara
Jika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri Mulyani
DPR Minta Polisi Usut Pengeboran Ilegal di Sumsel

ke atas