NASIONAL

Senin, 26 Maret 2012 | 04:35 WIB

Demokrat Sebut Penolak Harga BBM Provokatif

Ajat M Fajar
Demokrat Sebut Penolak Harga BBM Provokatif
inilah.com/Wirasatria


INILAH.COM, Jakarta - Penolakan rencana kenaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini sudah kental dengan nuansa politik. Padahal rencana kenaikkan harga BBM ini untuk kestabilan perekonomian Indonesaia.

"Rencana penyesuaian harga BBM sepertinya sudah belok dari substansinya. Nuansa politiknya sangat dominan dan penolakan kenaikan terkesan provokatif dan keluar dari kontek kepentingan rakyat, bangsa dan negara," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada INILAH.COM, Minggu (25/3/2012).

Herman mengatakan, rencana kenaikkan harga BBM sebagai bentuk penyesuaian dari lonjakan harga minyak dunia. Sebab dampak kenaikkan tersebut akan berimbas kepada perekonomian dunia khususnya Indonesia.


Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi IV ini menambahkan, perhitungan pemerintah terhadap migas tidak sesederhana seperti apa yang disampaikan para penolak rencana kenaikkan harga BBM tersebut.

"Karena setiap keputusan terkait kebijakannya pasti melalui proses bersama pemerintah dan DPR, dalam hal ini komisi VII DPRRI. Setiap kenaikan harga ICP sebesar US$1 per barel, dengan asumsi kurs Rp9.000 per dollar akan menaikan penerimaan Rp. 3,37 triliun. Namun kenaikan US$1 akan meningkatkan pengeluaran negara dalam jumlah Rp4,3 triliun. Secara netto, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel," ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah memberikan kompensasi dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dengan berbagai pertimbangan seperti, masih banyak masyarakat yang miskin, penganguran.

"Berfikirnya bahwa ini warga yang benar-benar membutuhkan uang cash, dan sudah barang tentu terkena dampak penyesuaian harga BBM ini. Untuk warga masyarakat, janganlah terprovokasi oleh kepentingan politik tertentu, yakinlah bahwa tujuan pemerintah menyesuaikan harga BBM adalah untuk kepentingan perekonomian nasional, untuk masa depan bangsa, negara dan rakyat Indonesia," tandasnya. [mar]
#kenaikan #harga #bbm #blt #pencitraan #pajak
BERITA TERKAIT
Menimbang Peluang RUU Tax Amnesty Lolos di DPR
Lampu Hijau Penegak Hukum untuk RUU Tax Amnesty
Pengamat: Terlalu Berisiko Golkar Lawan KPK
Panitia Munaslub Golkar Tetap Pungut Iuran Rp 1 M
Kasus Yuyun Harus Ditangani Khusus
DPR Minta Polda Bengkulu Serius di Kasus Yuyun
Mensos Sarankan Pelaku Pencabulan Dikebiri

ke atas