NASIONAL

Senin, 02 April 2012 | 04:08 WIB

Wamenkumham Diminta Jujur ke Presiden

Sumitro
Wamenkumham Diminta Jujur ke Presiden
Denny Indrayana inilah.com/Agus Priatna
INILAH.COM, Jakarta - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengingatkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana agar menyampaikan dengan jujur kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait keputusan DPR penambahan Pasal 7 Ayat 6a.

Dengan kapasitas pribadinya sebagai pakar hukum tata negara, Denny diminta Ray Rangkuti untuk menyampaikan kepada Presiden SBY agar menolak keputusan DPR karena keputusan tersebut bertentangan dengan konstutusi di atasnya.

"Saya ingatkan Denny Indrayana untuk berbicara yang benar kepada presiden dengan kapasitas ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Penambahan Pasal 7 Ayat 6a itu suatu risiko bagi keberlangsungan bernegara," tegasnya, Minggu (1/4/2012).


Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, imbuh Ray, Denny Indrayana harus memberi input yang jujur, benar dan setia kepada institusi kepada Presiden SBY. Bukan sebaliknya, mengikuti kemauan Presiden SBY sementara kemauan tersebut justru melenceng dari konstitusi yang ada.

Kesepakatan yang diambil rapat paripurna DPR, yakni dengan memaksakan diri menambah Pasal 7 Ayat 6A sama artinya dengan melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 28 Undang-Undang Migas. Dimana harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak diperbolehkan diserahkan pada mekanisme pasar.

"Penambahan pasal itu sama saja dengan menaikkan BBM enam bulan ke depan, yakni apabila Indonesian Crude Price (ICP) atau harga rata-rata minyak mentah Indonesia mencapai 15 persen. Denny harus jujur dalam hal ini kepada Presiden,"pungkas Ray.
#wamenkumham #presiden
BERITA TERKAIT
Jokowi: Pemuda Islam Penerus Perjuangan Ulama
Jokowi Apresiasi Penanganan Gempa Di Pulau Jawa
Jokowi Dukung Aksi Bela Palestina di Monas Besok
(Rakornas Tiga Pilar Dibuka) Tagar #PDIPerjuangan Jadi Trending
Jokowi Hadiri Apel Kebangsaan Pemuda Islam di DIY
Jokowi Yakin PDIP Bisa Wujudkan Ekonomi Kerakyatan
Presiden Jokowi Akui Masih Punya PR Soal HAM

ke atas