EKONOMI

Jumat, 13 Juli 2012 | 23:53 WIB

Himpuli Tolak Rencana Revisi Perpres 36/2010

Budiyanto
Himpuli Tolak Rencana Revisi Perpres 36/2010
Rencana pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2010 ditolak Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli). antarafoto.com


INILAH.COM, Sukabumi - Rencana pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2010 ditolak Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli). Pasalnya, peraturan tersebut masih sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan para peternak lokal.

Perpres tersebut mengatur daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal atau lebih dikenal dengan Daftar Negatif Investasi (DNI).

"Revisi Perpres dikhawatirkan mengancam keberadaan peternak rakyat. Pasalnya, keterlibatan perusahaan besar untuk terjun ke ternak ayam lokal akan dibuka dalam materi revisi itu. Padahal, peternakan ayam lokal seharusnya hanya untuk usaha mikro, kecil dan koperasi," kata Ketua Himpuli, Ade M Zulkarnain kepada wartawan, Jumat (13/7/2012).


Menurut Ade, jika Perpres tersebut jadi direvisi dikhawatikan akan merugikan peternak lokal. Karena kehadiran perusahaan peternakan besar ke usaha ternak ayam lokal akan sangat merugikan dan mengancam keberadaan peternakan rakyat.

"Selama ini Perpres Nomor 36 Tahun 2010 dijadikan sebagai dasar perlindungan bagi peternakan rakyat. Peraturan ini dinilainya masih diperlukan untuk menjaga keberlangsungan peternak lokal," ujarnya.

Selama ini, lanjut Ade, Himpuli mendorong percepatan restrukturisasi perunggasan terutama di peternakan unggas lokal seperti ayam kampung dan itik. "Langkah itu untuk mencegah penyebaran virus flu burung sekaligus mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan," imbuhnya.[ang]
#himpuli #revisi perpres
BERITA TERKAIT
3 Kontrak Gas Ini Tambah Penerimaan Negara Rp7,4T
Kemenkeu Siapkan Rp8 T Bayar Gaji 13-14
KLH Gelar 8th IndoGreen Forestry Expo 2016
Inilah Cara Pemerintah Atasi Lesunya Sektor Migas
Kemenperin Dorong Aktualisasikan Budaya Kerja
Jokowi Bangunkan Tidurnya Infrastruktur Sejak 1998
Tak Gelar RAT, 312 Koperasi di NTT Kena Likuidasi

ke atas
X