NASIONAL

Jumat, 28 September 2012 | 21:04 WIB

Pemeriksaan Kepala Daerah Tidak perlu Izin SBY

Renny Sundayani
Pemeriksaan Kepala Daerah Tidak perlu Izin SBY
Jaksa Agung Basrief Arief inilah.com/Wirasatria


INILAH.COM, Jakarta - Kejaksaan Agung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan bahwa penyelidikan dan penyidikan terkait kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak perlu mendapat Izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya kira keputusan MK itu final dan bundling jadi final dan mengikat. Jadi dengan demikian untuk ke depan kita kalau berkait dengan masalah kepala daerah tentu tidak lagi kita ajukan izin Presiden," kata Jaksa Agung Basrief di Kejagung, Jakarta, Jumat (28/9/2012).

Namun terkait perkara Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Farouk atas kasus dugaan korupsi yang belum diperiksa, padahal statusnya telah menjadi tersangka, adalah hal berbeda.


Menurut Basrief ada putusan berbeda terhadap dua terpidana dalam kasus yang sama saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta, Kutai Timur yaitu Direktur Utama PT KTE, Anung Nugroho, dan Direktur PT KTE, Apidian Triwahyudi. "Kalau Awang Faruk kan berbeda, ada dua keputusan yang berbeda," singkatnya.

Oleh karena itu, Kejagung berdalih masih akan mempelajari dua putusan berbeda itu sebelum memajukan Awang Faroek ke persidangan.

Awang ditetapkan sebagai tersangka sejak 6 Juli 2010 atas penyelewengan kas negara, yang terjadi pada tahun 2002 hingga 2008. Meski putusan MK membolehkan pemeriksaan terhadap kepala daerah tanpa izin Presiden SBY, namun Kejagung belum melakukan pemeriksaan itu kembali. [mvi]
#kejagung #kepala daerah
BERITA TERKAIT
Total Terpidana Eksekusi Mati Tahap Tiga 14 Orang
Bupati Kukar Harus Jalankan Rekomendasi BPK
Kejagung Harus Jelaskan Soal Kasus Bupati Kukar
Pelapor Korupsi Bupati Kukar Datangi Kejagung
Tak Memuaskan, Harus Ada Evaluasi di Kejagung
Ini Cara Kejagung Selesaikan Tunggakan Kasusnya
Kejagung-KPK Harus Koordinasi Kasus Bupati Golkar

ke atas