NASIONAL

Jumat, 28 September 2012 | 21:04 WIB

Pemeriksaan Kepala Daerah Tidak perlu Izin SBY

Renny Sundayani
Pemeriksaan Kepala Daerah Tidak perlu Izin SBY
Jaksa Agung Basrief Arief inilah.com/Wirasatria


INILAH.COM, Jakarta - Kejaksaan Agung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan bahwa penyelidikan dan penyidikan terkait kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak perlu mendapat Izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya kira keputusan MK itu final dan bundling jadi final dan mengikat. Jadi dengan demikian untuk ke depan kita kalau berkait dengan masalah kepala daerah tentu tidak lagi kita ajukan izin Presiden," kata Jaksa Agung Basrief di Kejagung, Jakarta, Jumat (28/9/2012).

Namun terkait perkara Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Farouk atas kasus dugaan korupsi yang belum diperiksa, padahal statusnya telah menjadi tersangka, adalah hal berbeda.


Menurut Basrief ada putusan berbeda terhadap dua terpidana dalam kasus yang sama saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta, Kutai Timur yaitu Direktur Utama PT KTE, Anung Nugroho, dan Direktur PT KTE, Apidian Triwahyudi. "Kalau Awang Faruk kan berbeda, ada dua keputusan yang berbeda," singkatnya.

Oleh karena itu, Kejagung berdalih masih akan mempelajari dua putusan berbeda itu sebelum memajukan Awang Faroek ke persidangan.

Awang ditetapkan sebagai tersangka sejak 6 Juli 2010 atas penyelewengan kas negara, yang terjadi pada tahun 2002 hingga 2008. Meski putusan MK membolehkan pemeriksaan terhadap kepala daerah tanpa izin Presiden SBY, namun Kejagung belum melakukan pemeriksaan itu kembali. [mvi]
#kejagung #kepala daerah
BERITA TERKAIT
(Bentrok Angkot dan Ojek Online) Tito Beri Arahan Kapolda se-Indonesia
Puan: ASN Harus Jadi Penggerak Revolusi Mental
Teguh Akui Getol Bahas Proyek e-KTP
Bentrok Ojek Online, Kapolri Tegur Polres Bogor
Ini Alasan Warga Petamburan Dukung Ahok-Djarot
Warga Petamburan Deklarasi Dukung Ahok-Djarot
Mayat di Kenjeran Park, Mata dan Leher Berdarah

ke atas