NASIONAL

Selasa, 02 Oktober 2012 | 14:22 WIB

BPK Temukan Perjalanan Dinas Fiktif Rp77 Miliar

Marlen Sitompul
BPK Temukan Perjalanan Dinas Fiktif Rp77 Miliar
Ketua BPK Hadi Poernomo inilah.com/Wirasatria


INILAH.COM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2012 kepada DPR. BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan.

Berdasarkan, hasil pemeriksaan signifikan semester I pada 2012 perlu mendapat perhatian dari pemangku kepentingan antara lain mengenai perjalanan dinas.

Ketua BPK Hadi Poernomo menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya kerugian negara atau daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus dengan memakan biaya senilai Rp77 miliar.


"Dari total kerugian negara atau daerah tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif, dan 173 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda dan atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan," kata Hadi, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Dia menjelaskan, penyimpangan perjalanan dinas yang selalu berulang antara lain disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Selain itu disebabkan pengendalian atasan secara langsung yang lemah serta pejabat terkait tidak memverifikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai.

"Serta terdapat biro perjalanan dinas yang menyediakan tiket palsu, boarding pass palsu, dan bill hotel palsu," kata Hadi.

Sementara, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri tidak mau membeberkan kementerian mana saja yang menduduki peringkat paling banyak melakukan perjalanan fiktif. Sebab, dia mengaku takut salah karena menyangkut masalah angka. "Nanti humas akan menyiapkan," tambahnya. [yeh]
#hasil pemeriksaan bpk
BERITA TERKAIT
Dalang Pembunuh Yuyun Masih Kabur
Yuddy Pastikan Bidan PTT Diangkat Menjadi CPNS
Pelabuhan Merak Masih Dipadati Kendaraan Pribadi
(Tidak Dengarkan Imbauan KPK) Kepercayaan Masyarakat pada Golkar Turun
Pengamat: Terlalu Berisiko Golkar Lawan KPK
Panitia Munaslub Golkar Tetap Pungut Iuran Rp 1 M
Kasus Yuyun Harus Ditangani Khusus

ke atas