EKONOMI

Selasa, 02 Oktober 2012 | 20:30 WIB

Kemenkeu Akui Kelemahan Anggaran Perjalanan Dinas

Mosi Retnani Fajarwati
Kemenkeu Akui Kelemahan Anggaran Perjalanan Dinas
Menteri Keuangan Agus Martowardojo inilah.com/Agus Priatna


INILAH.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui adanya kelemahan sistem dalam anggaran perjalanan dinas, dengan temuan penyelewengan anggaran tersebut sebesar Rp77 miliar hingga semester I lalu.

"Kalau di bulan Juni ada lagi itu sistem memang seperti itu, siklusnya memang ada kelemahan, ada yang nakal, nanti dievaluasi, nanti diminta bertanggung jawab, nanti kalau ada yang salah dihukum, tapi kemudian sistemnya juga diperbaiki," ujar Menkeu di Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Kementerian Keuangan akan melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta kementerian terkait untuk mengevaluasi anggaran perjalanan dinas agar bisa dibenahi pelaksanaannya hingga akhir tahun ini.


"Kita sudah ada pertemuan antara BPK, Kemenkeu dan kementerian terkait untuk diangkat, dan telah dibuat suatu program, bahwa nanti di bulan Oktober kita akan ketemu lagi untuk melihat laporan perbaikan sistem dan pertanggungjawabannya, supaya di akhir tahun sudah bisa kita follow up perbaikannya," tuturnya.

BPK menemukan 259 kasus terkait penyimpangan perjalanan dinas di pemerintahan pusat dan daerah, yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp77 miliar. Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan selama semester I-2012 yang dilakukan oleh BPK.

Dari total kerugian kasus penyelewengan perjalanan dinas tersebut, sebanyak 173 kasus dengan nilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda dan atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan. [hid]
#perjalanan dinas #kemenkeu
BERITA TERKAIT
Menkeu Ani Sebut Pengacara Lihai 'Tukangi' Pajak
Tingkat Kepatuhan Pajak Pengacara Memprihatinkan
(Gempa Bumi 6,5 SR) PLN Sebut Trafo dan Jaringan Rusak di Aceh
ATM Bersama Layani E-Commerce Banking
BC Jambi Musnahkan Jutaan Rokok dan Miras Ilegal
IPA Harapkan Reformasi Regulasi Sektor Migas
(Pencairan DAU Tertunda) Kemenkeu: Tahun Nan Pahit Buat Daerah

ke atas