NASIONAL

Rabu, 05 Juni 2013 | 19:52 WIB

15,5 Juta Warga Miskin Dapat Perlindungan Sosial

Fadly Zikry
15,5 Juta Warga Miskin Dapat Perlindungan Sosial
(Foto: inilah.com)


INILAH.COM, Jakarta - Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin di Indonesia. KPS tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat program perlindungan sosial, seperti program subsidi beras (Raskin).

"KPS diluncurkan mulai besok untuk 15,5 juta sasaran rumah tangga miskin," kata Menko Kesra, Agung Laksono di gedung Kemenko Kesra, Rabu (5/6/2013).

Agung menambahkan, untuk mencapai rumah tangga sasaran, KPS tersebut akan didistribusikan oleh PT Pos Indonesia, yang juga bekerjasama dengan aparat desa dan kelurahan setempat. Untuk mendapatkan KPS tersebut masyarakat tidak dikenakn biaya. "Penerima KPS tidak dikenai biaya apapun," kata Agung.

Pengiriman Kartu tersebut juga disertai dengan lembar sosialisi agar penerima dapat memahami bagaimana cara menggunakan KPS untuk Program Raskin.


Agung melanjutkan, selain dipergunakan untuk Program Raskin, nantinya KPS juga akan digunakan dalam program sosial lainya, seperti Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Nanti kalau ada program perlindunhan sosial lain seperti BLSM, kartu ini bisa digunakan. Tapi sekarang hanya digunakan untuk raskin," paparnya.

KPS ini memuat informasi nama kepala rumah tangga, pasangan kepala rumah tangga, nama anggota rumah tangga lain, nomor kartu keluarga, dan alamat rumah. Kartu ini juga dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik sehingga lebih aman dan tidak dapat digandakan.

"Data yang menerima KPS berasal dari basis data terpadu yang diolah dan dimuktakhirkan dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)," tandasnya.[tjs]
#perlindungan sosial #blsm #jaminan sosial
BERITA TERKAIT
Pecat Inggard, NasDem Tak Profesional
Respon KPK Soal Putusan Praperadilan Sumber Waras
Soal WNI, Menlu Jangan Jadi Pahlawan Kesiangan
Kejati Bali Harus Usut Kasus Pungli Izin Angkutan
Jelang Lebaran, Pembayaran Tol Diperpendek
Ini Alasan Akbar Tolak Iuran Rp1 M Caketum Golkar
Lippo Group: Eddy Sindoro Bukan Pejabat Lippo

ke atas