EKONOMI

Selasa, 27 September 2016 | 15:15 WIB

Menteri LHK Deklarasi Green Growth Compact Kaltim

Menteri LHK Deklarasi Green Growth Compact Kaltim
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan, Siti Nurbaya mendeklarasikanGreen Growth Compact untuk Kaltim Hijau di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Siti Nurbaya dalam sambutannya menyatakan ada tiga hal penting berkaitan denganGreen Growth Compact(GGC). Pertama berkaitan dengan konteks, kedua berkaitan dengan konten, dan terakhir koherensinya dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ungkap Menteri LHK, dalam keterangannya.

Pada sisi konteks, GGC ini dapat menginspirasi Indonesia dari Kalimantan Timur.Best practiceyang sudah dilakukan oleh Kalimantan Timur dapat memberikan kontribusi yang baik bagi daerah-daerah lain dalam konteks pembangunan hijau.

Sementara itu, pada sisi konten GGC ini tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau sepertigreen technology, new engine for growth, low carbonuntuk penggunaanfossil fuel, meningkatkancarbon sink, dan bahkan pada praktek-praktekgreen lifestyleperhutanan sosial.

Kegiatan pendeklarasian GGC ini dihadiri Gubernur Kalimantan Timur, Duta Besar Norwegia, Amerika Serikat, Para Bupati se Kalimantan Timur, dan stakeholder lainnya.Kalimantan Timur menjadi daerah pertama yang mendeklarasikan Kesepakatan Pembangunan Hijau (Green Growth Compact) pada 29 Mei 2016 lalu.

Inisiatif menjadi "Provinsi Hijau" ini lahir dari kesepahaman dan kebijakan pro-lingkungan yang dideklarasikan pemerintah daerah se-Kalimantan Timur bersama para pihak swasta, dan masyarakat sipil. Sebuah komitmen kemitraan yang mendorong pembangunan seimbang antara kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup.

Ide Kesepakatan Pembangunan Hijau tersebut telah dibahas Gubernur Awang Farouk bersama Gubernur Provinsi Para Brasil dan Gubernur Provinsi Yucatan Meksiko dalam forum The Nature Conservancy pada COP 21 tahun 2015 lalu di Paris, Perancis.

Pemerintah Kaltim menargetkan penurunan deforestasi sebesar 80 persen pada 2020 yang tertuang dalam dokumen rencana aksi yang nyata, di antaranya Strategi Pembangunan Rendah Emisi Karbon, Deklarasi Kaltim Hijau dan Rencana Aksi Daerah Gerakan Rumah Kaca (RAD GRK). Selain itu, Kaltim juga memiliki Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), yang merupakan satu-satunya di Indonesia.

Para pihak yang menandatangani kesepakatan ini antara lain pemerintah provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, enam kabupaten/kota, empat universitas negeri dan swasta, empat perusahaan pemanfaatan sumber daya alam (mewakili industri kelapa sawit, kehutanan, batu bara, minyak dan gas), satu pemimpin adat desa dan dua NGO internasional.

Tahapan aksi dari Kesepakatan Pembangunan Hijau akan berlangsungselama2018-2025berupa pelaksanaan komitmen dan rencana kerja, pencapaian target tata kelola dan perbaikan sumberdaya alam.

Satu dasawarsa mendatang, Kalimantan Timur sudah layak menyandang labelProvinsiHijau. Dalam fase implementasi Kalimantan Timur menjadi provinsi (yurisdiksi) pertama yang berhasil mendapat program Forest Carbon Partnership Facility(FCPF) hingga 2024. Program ini merupakan inisiatif global antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam mengurangi emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan di negara berkembang dengan mekanisme insentif berdasarkan kinerja (performance based mechanism). Kalimantan Timur mewakili Indonesia bersama yurisdiksilaindi47 negara berkembang.

Keberadaan FCPF sangat mendukung pemerintahKalimantan Timurdalam mensukseskan Kesepakatan Pembangunan Hijaudengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Demi kesejahteraan bersama dan kelangsungan ekosistem di tanah kelahiran, masyarakat berada di barisan depan dalam kesepakatan ini.[*]

#lhk #kementerianlhk #greengrowthcompact #kaltim
BERITA TERKAIT
Semangat Konservasi Lingkungan Alam Sang Profesor
Rakor Karhutla: Tetapkan Status Siaga Lebih Dini
Kolaborasi Pengelolaan TNGG Pangrango Sukses
KLHK Ajak Milenial Mencintai dan Menjaga Hutan
RI Loloskan Lima Resolusi pada Sidang UNEA-4
Tiga Direktur Kayu Ilegal Jayapura Jadi Tersangka
KLHK Ambil Langkah Strategis Atasi Bencana Sentani

ke atas