METROPOLITAN

Senin, 20 Maret 2017 | 11:26 WIB

Pemprov Banding Atas Putusan Pengadilan Reklamasi

Ivan Sethyadi
Pemprov Banding Atas Putusan Pengadilan Reklamasi
Plt Gubernur Jakarta 'Soni' Sumarsono (Foto: inilahcom)


INILAHCOM, Jakarta - Pemprov DKI akan mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang memutuskan untuk mencabut izin reklamasi Pulau I, F, dan K.

Plt Gubernur Jakarta 'Soni' Sumarsono menilai putusan majelis pada sidang putusan Jumat (17/3/2017) lalu didasarkan pada data yang tidak komplit.



"Pertama, (di pengadilan) yang lalu memang tidak dilengkapi atau ada dokumen yang tercecer terkait tata ruang atau zonasi," ujar Soni di Balai Kota DKI, Senin (20/3/2017).

Untuk itu, Pemprov bakal melengkapi semua dokumen serta kajian tentang reklamasi dalam memori banding yang akan disiapkan oleh biro hukum.

Alasan kedua, kata Soni, pengadilan tidak pernah menyinggung soal AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) yang telah disosialisasikan Pemprov DKI.


"Ketiga, mengenai kewenangan, gubernur dengan tegas memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan itu," tegasnya.

Dengan bekal dokumen itu, Soni berharap Pemprov DKI bisa meluruskan duduk permasalahan izin reklamasi ini pada saat banding.

"Tidak mungkin Pemprov buat sebuah kebijakan asal-asalan, pasti ada dasar yang kuat," tandasnya.

PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan nelayan terkait pembatalan izin reklamasi Pulau K, F, dan I.

Para penggugat dalam perkara ini adalah nelayan Muara Angke dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, LBH Jakarta, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). [rok]
#Reklamasi
BERITA TERKAIT
Diduga Aniaya Anak, Satpam Belleza belum Diperiksa
Petugas Sisir Ranjau Paku di Daan Mogot
Minggu Pagi, Cuaca Jakarta Cerah Berawan
Mobil Nissan Tabrak Pembatas Jalan di Matraman
Sandiaga Kagumi Sosok Soerjadi Soedirdja
Polisi Siap Tembak Mati Pembunuh Davidson
Malam Minggu, Jaksel-Jaktim Diprediksi Hujan

ke atas