EKONOMI

Senin, 20 Maret 2017 | 19:04 WIB

Revisi UU Migas, Habibie Center Sarankan 3 Opsi

Uji Sukma Mediantila
Revisi UU Migas, Habibie Center Sarankan 3 Opsi
(Foto: Istimewa)


INILAHCOM, Jakarta -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok revisi Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas (Migas). Hal ini lantaran pemerintah membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SK Migas) melalui Perpres No. 95 tahun 2012.

Kemudian, badan ini berubah menjadi SKK Migas melalui Perpres No. 9 tahun 2013 sebagai langkah untuk mengisi kekosongan sebelum adanya regulasi baru dari dibubarkannnya BP Migas.



Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK), memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas dalam UU No. 22 tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki hukum mengikat.

Zamroni Salim, Peneliti dari Habibie Center, menyarankan tiga opsi terkait dengan RUU Migas. Pertama adalah pembentukkan BUMN khusus, sehingga nantinya Pertamina akan naik posisi dari sekadar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjadi memiliki hak langsung sebagai 'mining rights'.

"Jadi tidak sekedar bisnis saja. Disisi lain ada BUMN khusus apakah ini SKK migas atau yang lainnya," ujar Zamroni di Habibie Center, Jakarta, Senin (20/3/2017).


Selanjutnya, untuk opsi yang kedua, kata Zamroni, adalah dengan menyatukan BUMN Migas yang ada menjadi holding yaitu Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

"Nantinya (KKKS) mempunyai hak langsung melakukan exploitasi migas yang ada dan tidak harus KKKS dengan BUMN khusus tapi punya hak langsung sesuai dengan mandat keputusan MK," jelasnya.

Dalam opsi kedua ini, kata dia, kedudukan BUMN khusus ada diatas perusahaan minyak internasional. Sehingga perusahaan minyak internasional tetap harus melalui kontraktor bila ingin melakukan eksploitasi.

Untuk opsi ketiga, Zamroni, menyebut, tidak ada BUMN khusus, tetapi hanya menyarankan terbentuknya holding Migas, yakni Pertamina dan PGN. Dimana SKK Migas dikeluarkan dalam konteks pengelolaan migas nasional. [lat]

"SKK Migas dikeluarkan dalam konteks pengelolaan migas nasional. Kalau international oil company yang ada sekarang ingin melakukan pengeboran maka dia harus melakukan kontrak dengan holding migas," tukasnya. [lat]

#RevisiUUMIgas #Habibie Center
BERITA TERKAIT
Pemerintah Siapkan Aturan Pembatasan Minimarket
Kembangkan Logistik, Pemerintah Luncurkan Paket XV
Main Lobi Mengawasi Bank
Laris Manis Pakaian Bekas
Jasa Marga Tambah 6 Loket di Cikampek
Proyek Kereta Api Cepat Masih Kurang Lahan
PLN Siap Lakukan Efisiensi

ke atas