EKONOMI

Selasa, 21 Maret 2017 | 00:39 WIB

Beda Tafsir Deforestasi, Sawit RI Jadi Korban

Beda Tafsir Deforestasi, Sawit RI Jadi Korban
(Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Yanto Santosa menegaskan, sawit bukan penyebab deforestasi di Indonesia. Karena, lahan perkebunan sawit tidak sejengkal pun berstatus kawasan hutan.

Saya tegaskan, sawit bukan penyebab deforestasi (penghilangan hutan karena penebangan) di Indonesia. Jadi hasil voting anggota Parlemen Eropa yang menyatakan sawit merupakan penyebab deforestasi itu, keliru besar, tegas Yanto di Bogor, dalam rilis kepada media, Senin (20/3/2017).

Penegasan Yanto tersebut dilandasi hasil penelitian yang dilakukan tim pada 2016. Penelitian dilakukan di 8 kebun sawit milik perusahaan sawit besar (PSB), dan 16 kebun sawit rakyat. Kebun-kebun tersebut tersebar di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelelawan, dan Kabupaten Siak di Provinsi Riau.

Hasil penelitian memaparkan, lahan yang dijadikan kebun sawit, sudah tidak berstatus sebagai kawasan hutan. Karena saat izin usaha perkebunan sawit dan sertifikat hak
guna usaha (HGU) diterbitkan, status lahan seluruh PSB itu, sudah bukan merupakan kawasan hutan.

Jika dilihat berdasarkan luasan seluruh areal PSB yang diamati (46.372,38 hektar), sebanyak 68,02% status lahan yang dialihfungsikan berasal dari hutan produksi konversi/areal penggunaan lain (APL), 30,01% berasal dari hutan produksi terbatas, dan 1,97% berasal dari hutan produksi.

Adapun status lahan pada kebun sawit rakyat yang diamati (47,5 hektar), sebanyak 91,76% status lahannya sudah bukan kawasan hutan saat areal tersebut dijadikan kebun kelapa sawit. Hanya 8,24 persen saja yang masih berstatus kawasan hutan, atau areal peruntukan kehutanan (APK), ujar Yanto.


Sementara berdasarkan riwayat penggunaan lahan pada delapan lokasi sebelum PSB tersebut beroperasi, lanjutnya, sekitar 49,96% merupakan eks HGU perusahaan lain, 35,99% merupakan eks Hak Pengusahaan Hutan, serta 14,04% merupakan ladang masyarakat lokal dan eks transmigran.

Hal tersebut didukung dengan hasil penafsiran citra landsat mengenai perkembangan tutupan lahan areal konsesi 1 tahun sebelum PSB memperoleh izin usaha. Sebelumnya lahan tersebut sekitar 49,96% berupa perkebunan karet, 35,99% berupa hutan sekunder, 10,7% beruba tanah terbuka, 3,03% berupa semak belukar, serta 0,84% berupa pertanian lahan kering bercampur semak belukar. Kalau melihat data itu, di mana letak deforestasinya?, tandas Yanto.

Menurut Yanto, munculnya tudingan itu, karena ada perbedaan terminologi definisi soal deforestasi. Bisa jadi, pemahaman orang Eropa dan LSM asing menyimpulkan deforestasi adalah membuka lahan yang memiliki tutupan pohon. Jadi yang namanya deforestasi, seandainya kita punya hutan atau tanaman berkayu banyak, kalau itu dibuka, itu mereka sebut deforestasi, katanya.

Hanya saja, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, deforestasi itu merupakan alih fungsi atau perubahan fungsi dari kawasan hutan menjadi peruntukan non hutan.

Ini kan beda sekali. Artinya tidak peduli walau itu hanya ilalang, kalau itu kawasan hutan ya itu namanya hutan. Dan kalau itu diubah menjadi kebun sawit atau usaha lain, itu baru namanya deforestasi, paparnya.

Jadi, sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, lanjut Yanto, perubahan status dari kawasan hutan menjadi peruntukan non hutan disebut deforestasi. Ini pemahaman deforestasi menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau pemahaman Barat, asal ada hutan lantas dibabat untuk kepentingan non hutan, itu namanya deforestasi, pungkasnya. [tar]
#sawit #gapki #ipoc #mentanamran #presidenjokowi #cpo
BERITA TERKAIT
Robert Pakpahan Dirjen Pajak? Ini Kata Menkeu Ani
DPR Minta Aturan Holding BUMN Dirombak Total
Ditanya Siapa Dirjen Pajak Baru, Jokowi Menghindar
Jokowi Sempat Heran Ekonomi Syariah Tak Maju-maju
PE Stagnan 5%, Menkeunya SBY Ingatkan Bahaya
(Realisasi Tol Udara) Kemenhub Gelontorkan Subsidi Kargo Udara di Papua
(Jelang Meeting IMF-WB 2018) Jokowi Terima Delegasi World Bank di Istana Bogor

ke atas