EKONOMI

Selasa, 21 Maret 2017 | 03:29 WIB

Organda Kawal Permenhub 32/2016 Berlaku April

Dewa Putu Sumerta
Organda Kawal Permenhub 32/2016 Berlaku April
Sekjen DPP Organda, Ateng Haryono (Foto: inilahcom)


INILAHCOM, Denpasar - Organda mengingatkan Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, berlaku sejak 1 April 2017.

Sekretaris Jenderal DPP Organda Pusat, Ateng Haryono berharap Kemenhub tegas dan konsisten dengan menerapkan aturan tersebut. Di mana, Permen Perhubungan 32/2016 bertujuan untuk memberi kepastian bagi semua pebisnis transportasi, serta implementasi prinsip-prinsip keadilan. Sehingga, tidak akan terjadi polemik terkait munculnya angkutan berbasis aplikasi daring atau online.

"Iya kita dorong karena memang urusan ini adalah ranahnya Kementerian Perhubungan dan kita ketahui aplikasi online tidak boleh menetapkan tarif. Mereka adalah perusahaan teknologi yang sebagai market place. Kita mengharapkan Kementerian Perhubungan jernih menerapkan PM 32 pada 1 April nanti tanpa menunda-nunda dan memperpanjang lagi," ucap Ateng di sela Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) III DPD Organda Bali, Denpasar, Senin (20/10/2017)

Ateng mengungkapkan, Kemenhub telah mengatur bahwa tarif taksi online ditetapkan berkema tarif atas dan bawah yang ditetapkan pemerintah provinsi. Aturan ini mulai disosialisasikan per 1 April 2017.

Dirinya berharap, Kemenhub bisa bertindak tegas dalam menerapkan Permenhub 32/2016. Jangan malah terjadi seperti April Mop. Yakni, tiap 1 April orang diperbolehkan untuk berbohong sebagai lelucon. "Saya pikir kita nggak perlu ke pancing. Pemangku kepentingan melihat ini sebagai suatu proses yang berjalan lebih lama bahkan sebelum itu ada Permen yang sudah berjalan dua tahun. Kita (Organda) tetap mengharapkan bahwa mereka (Kemenhub) berpikir jernih memberlakukan PM 32 itu. Ini penting untuk menghindari yang namanya benturan di lapangan, oleh karena itu jangan sampai peraturan itu nanti April Mop," paparnya.

Ateng menghimbau, seluruh Organda di daerah, khususnya Bali, bisa mengawal implementasi Permenhub 32/2016. Dan bisa seiring dan sejalan dengan kebijakan DPP Organda, tidak terlalu memihak baik angkutan online maupun konvensional.

"Kami dari DPP Organda jelas tegas. Platform aplikasi bukan anggota Organda, kita tidak perlu bela mereka. Justru platform aplikasi yang selama muncul dan ada cenderung melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu angkutan umum yang ada. Kemajuan teknologi itu wajar-wajar saja, tetapi jika itu menjadi kompetitor yang mematikan yang mengarah predatory pricing (strategi menjual produk dengan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaingnya) iya kita no way," tegasnya.

Terkait keberpihakan itu, Ketua Organda Bali, Ketut Eddy Dharma Putra membantah jika dirinya selama ini membela angkutan online baik Grab maupun Uber. Ia juga menepis jika disebut backing GrabCar di Bali.

Menurut Dharma Putra, selama ini, Organda Bali sudah mengakomodir aspirasi dan keluhan dari para anggotanya yang berlatar belakang angkutan konvensional, atau angkutan resmi yang merasa dirugikan akibat kehadiran angkutan online.


"Tidak ada saya memihak dan membela angkutan online. Kami organda ini organisasi profesional harus menyerap aspirasi seluruhnya iya harus menyerap aspirasi sebelumnya. Jadi anggota-anggota kami serap bagaimana untuk mensejahterakan mereka," dalihnya.

Eddy bahkan kini mendukung pemerintah untuk memblokir aplikasi online baik Grab maupun Uber jika mereka tidak memenuhi PM 32. Khusus mengenai tarif angkutan online, kata Eddy, nanti di provinsi yang akan menetapkan berapa tarif batas atas dan batas bawah yang tentunya harus mengakomodir seluruh kepentingan yang ada.

"Tadi kan sudah kami sampaikan bahwa dalam revisi Permenhub 32 ini ada batasan cara penghitungan tarifnya sehingga tidak akan memberatkan bagi anggota yang lain. Kalau angkutan online melanggar dan tidak mentaati PM 32 itu khan bisa dicabut ijin mobil itu dan akan di stop atau diblokir aplikasinya itu," tandasnya.

Sekedar mengingatkan, mulai 1 April 2017, Kementerian Perhubungan menerapkan PM Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Itu artinya, perusahaan taksi berbasis aplikasi atau online harus mengikuti sederet persyaratan jika ingin menggelinding dan beroperasi secara resmi di Indonesia, termasuk juga di Bali.

Jika membandel, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menjatuhkan sanksi berupa pemutusan akses atau pemblokiran sementara terhadap aplikasi sampai ada perbaikan dan angkutan online mau memenuhi PM 32 yang disepakati diawal.

Selama ini, taksi online bebas bahkan dinilai sejumlah kalangan menerapkan tarif tidak masuk akal kepada penumpang sehingga tarifnya bisa lebih murah jauh ketimbang taksi resmi.

Dengan adanya aturan tarif atas dan bawah seperti pada taksi resmi, angkutan online kedepan tidak bisa bebas leluasa seperti sekarang tarifnya. Bahkan, bukan tak mungkin, tarif taksi online tidak murah dan lebih mahal dbandingkan taksi konvensional.

Kemenhub telah memberikan masa sosialisasi peraturan tersebut selama enam bulan. Selama masa sosialisasi itu, tidak ada yang menyampaikan keberatan. Dalam Permenhub 32/2016 terdapat 11 aturan yang direvisi. Selain STNK atas nama badan hukum, terdapat aturan tarif batas atas dan bawah pada taksi online, melakukan uji berkala kendaraan bermotor (KIR), memiliki tempat penyimpanan kendaraan, bengkel (bisa kerja sama dengan pihak lain), dan membayar pajak.

Hanya saja, tiga perusahaan transporatasi berbasis daring atau online, yani Grab, Gojek dan Uber menyatakan keberatan dengan Permenhub tersebut. Ada tiga yang disoroti yakni aturan tarif, STNK, serta pembatasan armada. [ipe]
#organda #menhubudi #taksionline
BERITA TERKAIT
Inilah Aturan Kemenhub Bagi Transportasi Online
Menyongsong Bonus Demografi, Genjot Kualitas SDM
Mendag Siap Grebek Pedagang Mainkan Harga
RI Perjuangkan Cegah Pencurian Ikan di Forum PBB
KPUPR: Perumahan Harus Jaga Kelestarian Lingkungan
Dalam Dekapan Ekonomi China, Berkah atau Musibah?
(Kondisi Harga Pangan) Sekarang Stabil, Bisa Naik Sebelum Lebaran

ke atas