EKONOMI

Selasa, 21 Maret 2017 | 08:09 WIB

Habibie Center: Selamat Tinggal SKK Migas

Habibie Center: Selamat Tinggal SKK Migas
(Foto: istimewa)


INILAHCOM, Jakarta - Peneliti senior dari The Habibie Center, Zamroni Salim mengusulkan dibentuknya badan usaha khusus yang menangani minyak dan gas bumi (Migas). Lembaga ini akan menggantikan SKK Migas.

"Untuk rekomendasi revisi undang-undang migas, kami mengusulkan adanya penguatan badan usaha untuk memperkuat pengolahan migas nasional, bisa saja melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun akan lebih tepat jika Badan Usaha Khusus," kata Zamroni di Jakarta, Senin (20/3/2017).



Dalam diskusi mengawal revisi UU, dirinya menjelaskan bahwa ada dua perusahaan besar milik Indonesia yang bisa diberdayakan yaitu Pertamina dan PGN.

Selama ini, Zamroni menilai, Pertamina lebih banyak mendapat perhatian ketimbang PGN. Padahal, kedua industri pelat merah ini memiliki fungsi yang sama. "Konsep Holding migas akan bisa lebih baik, dengan skema perusahaan minyak lainnya berada di bawah Holding tersebut jika ingin melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia," katanya.

Zamroni berpendapat, ada satu agenda penting bangsa Indonesia hampir tidak mendapatkan perhatian publik Iuas, yaitu proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. "Revisi undang-undang migas seakan juga menjadi isu di tingkat elite saja, tanpa keterlibatan dan perhatian publik," tuturnya.


PadahaI proses panjang dan berliku revisi undang-undang migas menunjukkan terdapat tarik ulur kepentingan dari berbagai pihak dalam proses politik tersebut. Karena itu, isu revisi undang-undang migas mutlak memerlukan pengawasan publik secara Iebih luas.

Revisi undang-undang migas memberikan peIuang bagi Indonesia untuk membangun dan menata ulang kebijakan energi dengan tujuan untuk mewujudkan ketahanan energi, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan energi dengan harga terjangkau sekaligus mendorong Badan Usaha MiIik Negara (BUMN) bidang migas untuk memiliki daya saing kuat baik dI tingkat nasionaI maupun di tingkat global.

Kondisi ini merupakan dasar dari urgensi melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dengan sebuah undang-undang yang dapat menjadi kerangka hukum untuk tata keIoIa industri migas Indonesia.

SeIain itu, permasalahan energi sebagaimana terdapat di dalam undang-undang migas, tidak sebatas pada minyak melainkan juga gas. Meskipun cadangan gas aIam Indonesia cukup besar, tetapi diperlukan paradigma baru dalam manajemen pengelolaannya.

Revisi undang-undang migas pun harus terkait dengan masaIah energi Iain (energi terbarukan) dengan pertimbangan ketersediaan cadangan migas dan Iingkungan hidup.

Secara yuridis urgensi revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004. Putusan dimaksud teIah membatalkan Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. [tar]
#skkmigas #dpr #uumigas
BERITA TERKAIT
DPR: Aturan Enggar Soal HET Beras Perlu Dipantau
Setujui Top Up Berbayar, DPR Kecam Keras BI
DPR: Open Access Prioritas Penanganan Kebakaran
DPR: Urusan Bangun Kapal Serahkan ke Swasta
Utang Subsidi Pupuk, DPR Permalukan Mentan Amran
Inilah Kesepakatan RAPBN 2018 dengan Komisi XI DPR
SKK Migas Ingin Optimalisasi Teknologi Hulu Migas

ke atas