NASIONAL

Selasa, 21 Maret 2017 | 11:39 WIB

KPK Periksa Wali Kota Madiun Sebagai Tersangka

Indra Hendriana
KPK Periksa Wali Kota Madiun Sebagai Tersangka
Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: inilahcom)


INILAHCOM, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap Wali Kota Madiun Bambang Irianto untuk dimintai keterangan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012.

"BI akan diperiksa sebagai tersangka untuk kasus korupsi pembangunan Pasar Madiun," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah pada awak media di Jakarta, Selasa (21/3/2017).



Bambang diketahui ditetapkan KPK sebagai tersangka atas tiga kasus. Yakni, dugaan korupsi turut serta dalam proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun, penerimaan gratifikasi dari sejumlah SKPD dan pengusaha, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

KPK sudah berhasil menyita beberapa aset milik Bambang yaitu berupa emas batangan seberat satu kilogram, mobil mewah, uang di enam rekening dengan nominal Rp 6,3 miliar dan enam bidang tanah yang diatasnamakan anak dan isteri Bambang yakni Bonie dan Suliestyawati.


Dalam penyidikan TPPU, KPK sebelumnya mengimbau kepada anggota DPRD Madiun yang penah menerima uang dari Bambang Irianto untuk mengembalikannya ke lembaga antikorupsi. "Kami punya bukti siapa pihak menerima aliran dana," kata Febri.

Informasi yang dihimpun, ada puluhan anggota DPRD Madiun yang pernah menerima uang dari Bambang. Namun, sejauh ini baru delapan anggota DPRD Madiun yang mengembalikan ke KPK.

Dari delapan orang anggota DPRD Madiun yang telah mengembalikan uang, KPK menjumlah uang yang dikembalikan sekitar Rp 370 juta. Setiap orang menerima uang puluhan juta rupiah.

Namun, Febri enggan membeberkan identitas penerima uang itu. Pun termasuk terkait apa pemberian uang tersebut. Yang jelas, kata Febri, pengembalian itu terkait dalam penyidikan TPPU yang menjerat Bambang.

"Kami tidak bisa sebutkan siapa nama mereka, ini terkait teknis penyidikan dan pertimbangan lain," papar Febri. [beritajatim]
#KPK
BERITA TERKAIT
Pansus akan Dalami Tata Kelola Anggaran KPK
Usai Lebaran Fahd A Rafiq akan Disidang
KPK Imbau PNS Tak Gunakan Mobil Dinas
Pak Kapolri, Permintaan Pansus Adalah Perintah UU
Terdakwa e-KTP Dituntut 7 dan 5 Tahun Penjara
KPK Imbau Pejabat Tidak Terima Parsel
KPK Fasilitasi 23 Tahanan Salat Idul Fitri

ke atas