NASIONAL

Selasa, 21 Maret 2017 | 11:45 WIB

Suap Hakim, KPK Garap Pejabat Bea Cukai

Indra Hendriana
Suap Hakim, KPK Garap Pejabat Bea Cukai
Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: inilahcom)


INILAHCOM, Jakarta - Pendalaman perkara dugaan suap uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjerat mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar terus dikembangkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pendalaman itu dilakukan ditandai dengan dipanggilnya sejumlah saksi. Kali ini pihak KPK kembali memanggil saksi dari Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tipe A Tanjung Priok. Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi.

Tiga orang itu adalah Kepala Bidang dan Penindakan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Imron. Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Harry Mulya dan Kepala Sudirektorat Intelijen Bea Cukai, Tahi Bonar Lumban Raja.

"Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka BHR (Basuki Hariman)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Kemarin KPK juga memanggil tiga orang dari Bea dan Cukai. Namun semua tidak memenuhi panggilan alias mangkir.


Adapun tiga pejabat yang mangkir itu yakni, Kepala Seksi Penyidikan I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Aris Murdyanto; Kepala Seksi Intelijen I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bagus Endro Wibowo, dan Kepala Seksi Penindakan I Bidang Penindakan dan Penyidikan, Wawan Dwi Hermawan.

Atas ketidakhadiran mereka, pihak KPK pun mempertanyakan Komitmen dari Ditjen Bea Cukai terkait dukungannya dalam penyidikan kasus suap uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjerat mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar.

Pasalnya sebelumnya Bea dan Cukai siap mendukung KPK dalam penuntasan kasus itu. "Kami harap concern Bea Cukai yang sudah menyatakan akan mendukung upaya penyidikan kasus ini," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar (PAK), Kamaludin (KM), sebagai perantara suap, dan pengusaha import daging, Basuki Hariman (BHR) beserta sekretarisnya, NG Fenny (NGF).

Atas perbuatannya, Patrialis dan Kamaludin disangkakan melanggar Pasal 12c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Basuki dan Fenny yang diduga sebagai pihak pemberi suap, KPK menjerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [rok]
#KPK

ke atas