EKONOMI

Jumat, 21 April 2017 | 19:20 WIB
(Peringatan Hari Kartini)

Ani Bicara Pemberdayaan Wanita di Washington DC

m fadil djailani
Ani Bicara Pemberdayaan Wanita di Washington DC
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: inilahcom)


INILAHCOM, Jakarta - Saat menjadi delegasi IMF-World Bank Spring Meeting 2017 di Washington DC, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengupas masalah pemberdayaan wanita. Terinspirasi Peringatan Hari Kartini.

Pada Kamis (20/4/2017), Sri Mulyani menjadi salah satu panelis dalam diskusi Boosting Women's Economic Empowerment di kantor pusat Bank Dunia. Acaranya hampir bersamaan dengan peringatan Hari Kartini di tanah air.

Kata Mulyani, meski kesempatan sekolah untuk pria dan wanita, sama namun saat menempuh pendidikan lebih tinggi, para wanita acapkali berpikir ulang.

Di Indonesia, kata Mulyani, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait pemberdayaan wanita. Utamanya faktor keluarga, agama, dan norma sosial.

Saat memasuki dunia kerja, kata Ani, sapaan akrabnya, wanita biasanya lebih cepat menyerah, atau memilih berhenti. Meski masih terbuka kesempatan meraih level yang lebih tinggi. Alasannya beragam mulai harus menikah atau merawat anak.


Intinya, Ani mengatakan, saat mengecap dunia kerja, wanita seringkali dihadapkan kepada pilihan sulit. "Fase pertama, mereka akan sulit menentukan pilihan untuk melanjutkan karier. Apabila melanjutkan karier, setelah 5 tahun akan muncul situasi sama. Mau terus atau menikah. Kalau menikah, siapa yang akan mengasuh anak. Apakah keluarga mengizinkan untuk tetap bekerja, atau tidak berhenti," kata Ani dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/04/2017).

Ani menambahkan, perlakuan disriminatif terhadap wanita sudah terjadi terjadi sejak lahir. Di mana, pria cenderung diberikan fasilitas lebih oleh orang tua. Perilaku ini tumbuh subur lantaran sistem patriarki yang membudaya. "Meski demikian, beberapa etnik menganut sistem matrilinial," kata Ani.

Sebegai menteri keuangan yang wanita, apa yang telah dilakukannya? Dari sisi legislasi, sebagai menteri keuangan, 10 tahun lalu, saya merevisi peraturan pajak penghasilan. Wanita bisa memisahkan pajaknya dari suami, saat menikah. Mereka bisa memiliki aset dan properti atas nama sendiri. Bisa memiliki akses perbankan sendiri," paparnya.

Di sisi lain, Ani mengakui, ada kelemahan terkait keterlibatan wanita dalam literasi politik. Indonesia pernah memiliki presiden wanita, punya beberapa menteri wanita namun partisipasi wanita di dalam politik masih tertinggal," ungkapnya.

Namun, mantan menteri keuangan era Presiden SBY ini memastikan, wanita harus mendapatkan perlakuan yang sama. Untuk memastikan bahwa mereka tidak akan dimanjakan baik dalam norma sosial, hukum dan praktek sosial yang akan membatasi mereka, kata Ani. [ipe]
#infrastruktur #menkeusmi #bankdunia #imf #utang
BERITA TERKAIT
Pantau Dana Desa, Menkeu Blusukan ke Klaten
Menkeu Sebut Atasi Kemiskinan Sejalan Nilai Islam
Kemenkeu Gelar Seminar Syariah Skala Internasional
Uji Kinerja Tim Ekonomi di Target RAPBN 2018
Utang 2017 Nambah Rp399,2T, Ini Kata Sri Mulyani
Cukai Rokok Naik, Kabar Buruk Bagi Si Ahli Hisap
(RAPBN 2018) Sri Mulyani Ingin Cetak Rekor Defisit Anggaran

ke atas