EKONOMI

Jumat, 21 April 2017 | 22:06 WIB

Sistem Ekonomi Islam untuk Indonesia

Bachtiar Abdullah
Sistem Ekonomi Islam untuk Indonesia
Marzuki Usman Bachtiar Abdullah


INILAHCOM, Jakarta - Ilmu ekonomi sebenarnya berakar pada ilmu Sosiologi, sebelum akhirnya berdiri sendiri.

Kajian ilmu ekonomi terkait bagaimana individu atau pelaku ekonomi mengalokasikan sumber daya (alam, manusia, modal dan kewirausahawanan) dalam memproduksi barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan manusia.



Asumsinya, sumber daya ekonomi adalah terbatas, dan para pelaku ekonomi selalu berupaya mengoptimalkan kepuasan dan keuntungan sekaligus.

Adam Smith pada awal abad 19 menulis buku acuan ilmu ekonomi berjudul Wealth of Nation sehingga Smith dijuluki begawan ekonom sedunia. Smith-lah yang mengintrodusir invisible hand yang mengatur keseimbangan pasar.

Kemudian muncul ekonomom Prancis David Ricardo yang terkenal dengan teori perdagangan internasional. Kemudian Jean Baptist Say yang terkenal sebagai tokoh ekonomi klasik. Baptist mengemukakan dalilnya bahwa untuk jangka waktu panjang (long term) semua orang terjamin mendapat pekerjaan (full employment) dengan masalah terpentingnya adalah inflasi.

Namun sebelum dan sesudah Perang Dunia II terjadi depresi berkepanjangan yang ditandai dengan meledaknya pengangguran dan terjadi deflasi. Prof John Maynard Keynes (Inggris) menyatakan bahwa dalam jangka pendek muncul masalah pengangguran yang harus segera diatasi, sedangkan masalah harga boleh dikesampingkan dahulu. Pemerintah harus ikut campur tangan mengatasi keruwetan ekonomi.

Para ekonom Keynesian mengharuskan pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal (golongan fiscalist) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan membuat Budget (APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara).

Di kubu lain ada golongan moneteris yang menyatakan, biarkanlah hukum pasar yang berlaku. Dengan fokus utama pada kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang beredar untuk menggerakkan ekonomi.


Du kubu ini sepakat selalu ada harga untuk barang, selalu ada biaya dana (cost of fund) juga ada ongkos uang ( cost of money) yang harus dibayarkan kepada pengelola dana. Sementara itu Negara membiayai aktivitasnya dari pajak yang dibayar rakyat.

Ajaran kubu fiscalist dan Moneterist ini dianggap model ideal untuk mencapai efiensi dan efektifitas perekonomian.

Sistem Ekonomi Islam tidak memperkenankan adanya bank sebagai lembaga pembiayaan ataupun pajak untuk membiayai barang-barang publik (jalan, jembatan, rumah sakit, penerangan dan sebagainya) yang tidak menimbulkan keuntungan bagi pelaku usaha (swasta).

Dana yang dikumpulkan oleh Baitul Mal yang lebih banyak jumlahnya yang berasal dari infaq daripada zakat, dan sama sekali dana ini tidak mengandung apa yang disebut sebagai cost of fund maupun cost of money. Beda dengan bank yang harus membayar bunga kepada para penabung atau deposan. Bank juga memungut cost of money untuk mengelola dana tersebut.

Penulis mengusulkan agar negara kesatuan Republik Indonesia menerapkan sistem ekonomi Islam untuk mengatasi kemiskinan dan keterpurukan sistem ekonomi yang diadopsi selama ini. Insya Allah Indonesia akan menjadi negeri kaya, adil dan makmur serta diridhoi Allah SWT, seperti yang termaktub dalam Quran Surah QS) At-Tagabun ayat 16 bagi umat Islam. Sedangkan bagi rakyat non Muslim silakan menyumbang seperti yang dilakukan oleh kaum Muslimin.

* Marzuki Usman (Ekonom lulusan AS, bekas Kepala Bapepam, Menteri Pariwisata, Menteri Kehutanan RI)



#sistem ekonomi islam #republik indonesia
BERITA TERKAIT
DPR: Penggunaan E-Money di Pintu Tol Bukan Solusi
China Yakin KA Cepat Jakarta-Bandung Rampung 2019
Kontraktor China Keluhkan Investasi di Indonesia
Pengusaha Bisa Akses Jika Suku Bunga KUR Jadi 7%
(Perusahaan Asal China) Jajaki Proyek Senilai US$1,2 M di Indonesia
DPR Ingin Penjelasan BI tentang Isi Ulang e-Money
Suku Bunga Acuan Dipangkas Jadi 4,25%

ke atas