EKONOMI

Kamis, 18 Mei 2017 | 09:09 WIB
(Gaduh Rangkap Jabatan)

Bos Komisi XI DPR Dukung Rahmat Komut BEI

m fadil djailani
Bos Komisi XI DPR Dukung Rahmat Komut BEI
Wakil Ketua OJK Rahmat Waluyanto (Foto: istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Pekan depan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar RUPS. Wakil Ketua OJK Rahmat Waluyanto kemungkinan bakal ditunjuk sebagai komisaris utama, menggantikan Robinson Simbolon.

Menurut Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng, tak ada persoalan apabila hal itu benar-benar terjadi. Dia bilang, Rahmat Waluyanto bisa saja terpilih. "Boleh saja, asalkan tak melanggar undang-undang, serta prosesnya menjunjung tinggi good governance," kata Melcias kepada INILAHCOM, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Kader Golkar ini mengingatkan bahwa prosedur pemilihan direksi maupun komisaris BEI, haruslah berlandaskan aturan. Selain itu, sosok yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik di industri keuangan.


Dan, kata Melchias, sosok Rahmat Waluyanto masuk kriteria karena latar belakang di industri keuangan, cukup mumpuni.

Terkait rangkap jabatan jika Rahmat terpilih, menurut Melchias, tidak ada masalah. Lantaran, masa jabatan Rahmat di OJK habis di Juli 2017. "Enggak masalah itu," papar dia.

Kalau benar Rahmat terpilih menjadi komut BEI maka jumlah pejabat negara yang menikmati rangkap jabatan, bertambah. Jelas-jelas, rangkap jabatan menabrak UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain Rachmat, ada sejumlah nama yang informasinya bakal masuk komisaris BEI. Mereka adalah Alexander Rusli (Indosat), John A Prasetyo (Akuntan Publik), Antony (KGI Sekuritas Indonesia), Zaki Mubarak (Bosowa Sekuritas). [ipe]
#ojk #bei #rangkapjabatan #komisaris
BERITA TERKAIT
OJK: Kredit Bank Nganggur Rp1.400T, Bisnis Lesu
Perbankan Syariah Sulit Bergerak karena Ini
(Dorong Infrastruktur Jokowi) OJK Desak Lapangan Banteng Beri Relaksasi Pajak
Menunggu Paparan Ekonomi Jokowi di Salihara
OJK Tegaskan Perbankan harus Bisa Efisien
Proyek KA Kuala Tanjung, Budi Pasang Target Khusus
(Di Depan Mahasiswa UMM) Airlangga Sebut RI Masuk Kategori Negara Industri

ke atas