EKONOMI

Kamis, 18 Mei 2017 | 14:10 WIB

Ini Kata Bos OJK Soal Data Nasabah Diintip

M Fadil Djailani
Ini Kata Bos OJK Soal Data Nasabah Diintip
Ketua OJK Muliaman Hadad (Foto: inilahcom)


INILAHCOM, Jakarta -- Mestinya tidak ada yang keberatan atas terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Namun, tidak bisa ditepis pandangan sinis masyarakat terhadap perilaku petugas pajak di lapangan.

Lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang diteken Presiden Jokowi tanggal 8 Mei 2017 dan dipublikasi pada Selasa (16/05/2017), Ditjen Pajak memiliki akses informasi yang berhubungan dengan data rekening nasabah perbankan dan lembaga keuangan lainnya.



Namun pandangan berbeda justru datang dari bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad. Orang nomor satu di OJK menjamin bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut.

"Saya kira mulai jelas sekarang, mungkin tadinya banyak yang khawatir, banyak yang curiga, tapi saya kira dengan komunikasi dan sosialisasi yang baik semua semakin jelas bahwa ini adalah kesepakatan global," kata Muliaman saat ditemui di Gedung BEI di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Muliaman benar. Penerbitan Perppu ini berkaitan erat dengan keputusan negara-negara G-20, Indonesia termasuk di dalamnya, tahun lalu untuk melakukan pertukaran data pajak dan transaksi keuangan secara otomatis. Termasuk pertukaran data rekening nasabah, transaksi di perbankan, transaksi di pasar modal, data asuransi, dan lainnya.

Kesepakatan pertukaran data itu kemudian dituangkan dalam program Automatic Exchange of Information (AEoI) dan diterapkan oleh 97 negara. Sedangkan kesepakatan pertukaran informasi perbankan telah diatur melalui Common Resporting Standar (CSR).


"Kita dengan negara lain sudah dilakukan dengan baik dan matang, saya kira tinggal bagaimana nanti mensosialisasikan," katanya.

Sebelumnya. Menko Perekonomian Darmin Nasution bilang, nasabah bank sebagai wajib pajak (WP) tidak perlu takut atau khawatir dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Yang takut berarti punya masalah pajak.

"Kami akan sampaikan bahwa itu di negara lain juga sama. Jadi jangan dilihat bahwa itu akan ada ruginya," kata Darmin.

Dia bilang, langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap penerapan keterbukaan informasi perpajakan yang berlaku di dunia, atau AEoI.

"Justru akan ada ruginya kalau enggak dibuat, karena kita akan dianggap tidak memenuhi komitmen yang sudah diagungkan oleh pemerintah, tadinya itu kan," kata Darmin.

"Karena itu adalah bagian dari apa, pelaksanaan komitmen kita di dunia internasional. Yang sudah sejak beberapa tahun lalu di-endorse. Bahwa kita akan jalankan keterbukaan informasi. Baik terhadap institusi-institusi yang berkepentingan, terkait di dunia internasional maupun terhadap institusi yang terkait di dalam negeri," tambah Darmin.[lat]
#datanasabah #diintip #muliamanhadad #ketuaojk
BERITA TERKAIT
Liburan, KAI Tambah Gerbong KA Mutiara Timur
DPR: Tidak Perlu Revisi UU Terkait Uang Elektronik
Kemenkop Galang Pembentukan Jamkrida
Pengenaan Biaya Isi e-Money Bisa Kontradiktif
Modernisasi Menjadi Keniscayaan Usaha Sapi Perah
IBEX: Bank Wajib Perkuat Sistem Digitalisasi
Teknologi Pintar Industri, Barata Rangkul Inti

ke atas