NASIONAL

Jumat, 19 Mei 2017 | 11:30 WIB

Eks Presiden Komisaris Gajah Tunggal Diperiksa KPK

Indra Hendriana
Eks Presiden Komisaris Gajah Tunggal Diperiksa KPK
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah (Foto: Inilahcom)


INILAHCOM, Jakarta - Mantan Presiden Komisaris PT Gajah Tunggal Tbk. Mulyati Gozali dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Mulyati yang juga eks Direktur Keuangan PT Gajah Tunggal Tbk. ini akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pemberian surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh BPPN kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Tumenggung, mantan Kepala BPPN)," kata Febri di gedung KPK Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Dugaan menguat Mulyati akan dimintai keterangan seputar aliran dana BLBI Sjamsul. Sebab, KPK menduga aliran uang BLBI mengalir ke PT Gajah Tunggal Tbk yang juga perusahaan milik Sjamsul Nursalim.

Selain Mulyati, penyidik juga memanggil mantan Deputi Bidang Sistem, Prosedur, dan Kepatuhan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), Jusak Kazan. Dia juga akan dimintai keterangan dalam kasus yang sama. Yakni kasus yang saat ini menjerat mantan bosnya di BPPN.


Nah untuk Jusak, dugaan menguat akan dimintai keterangan seputar pemberian SKL BLBI dari BPPN terhadap BDNI milik Sjamsul Nursalim. Sebab, BPPN sudah memberikan SKL BLBI meski BDNI belum melunasi semua utangnya.

"Dia juga saksi untuk kasus yang sama," ujar Febri.

Mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsjad Temenggung resmi ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus dugaan mega korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada BDNI milik Sjamsul Nursalim.

Syafruddin diduga telah melakukan kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

Sebab, dalam catatan KPK, kewajiban Sjamsul Nursalim yang mesti diserahkan ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun. Namun, hanya diserahkan ke BPPN Rp 1,1 triliun dalam bentuk aset dan piutang tambak udang.

Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [rok]
#KPK #BLBI
BERITA TERKAIT
FITRA: Penangkapan Auditor BPK Pukulan Bagi Negara
Pejabat BPK Ditangkap KPK di Jakarta
Pejabat BPK yang Ditangkap Diduga Berinisial RS
KPK Tangkap Auditor BPK
(Korupsi Heli AW 101) Rekening PT Diratama Jaya Mandiri Diblokir
(Korupsi Heli AW 101) KPK Akan Jerat PT Diratama Jaya Mandiri
Pembelian Heli AW 101 Rugikan Negara Rp220 M

ke atas