NASIONAL

Jumat, 19 Mei 2017 | 13:02 WIB

Korupsi Alquran, KPK Periksa Eks Pejabat Kemenkeu

Indra Hendriana
Korupsi Alquran, KPK Periksa Eks Pejabat Kemenkeu
(Foto: Ilustrasi)


INILAHCOM, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan periode 2006-2011, Herry Purnomo dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Herry akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus proyek pengadaan Alquran dan laboratorium Madrasah Tsanawiah di Kementerian Agama tahun 2011-2012.



"Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka FEF (Fahd El Fouz alias Fadh A Rafiq)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Selain itu, penyidik juga memeriksa saksi dari unsur PNS Kementerian Agama pada Kepala Biro Perencanaan Sekretariat, Jenderal Syamsuddin. "Dia juga saksi pada kasus yang sama," ujar Febri.


Kuat dugaan keduanya mengetahui, melihat atau mendengar peristiwa pidana korupsi tersebut. Sebab seorang saksi dimintai keterangan karena dinilai mengetahui, melihat atau mendengar peristiwa pidana itu.

Adapun Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz alias Fadh A. Rafiq resmi dijadikan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan korupsi pada dua proyek Kemenag. Dua proyek di Kemenag tersebut yakni, proyek pengadaan Alquran dan proyek pengadaan alat laboratorium Madrasah Tsanawiyah tahun anggaran 2011-2012.

Fahd diduga menerima uang hingga Rp3,4 miliar dari total keseluruhan dua proyek tersebut sebesar Rp14,8 miliar. Fahd sendiri merupakan tersangka ketiga dalam kasus korupsi ini setelah mantan anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Jabar dan putranya, Dendy Prasetya dijebloskan ke penjara terlebih dahulu.

Atas perbuatannya, FEF disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) Jo ayat (1) huruf b dan lebih subsidair Pasal 11 Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dn Pasal 65 KUHP.[jat]
#kpk #korupsialquran
BERITA TERKAIT
Suap Walikota Cilegon, KPK Geledah Kantor PT KIEC
OTT Walikota Cilegon, Ini Kata Mendagri Tjahjo
KPK Langsung Tahan Walikota CIlegon
Isu Pelemahan KPK Jangan Digeneralisir Semua DPR
Kalau Mau Koreksi KPK, Cukup RDP, Bukan Pansus
Awalnya, Walikota Cilegon Minta Uang Rp2,5 Miliar
OTT Walikota Cilegon Jadi Modus Baru Praktik Suap

ke atas