EKONOMI

Jumat, 19 Mei 2017 | 17:17 WIB

Ini Syarat RI Ikut Pertukaran Informasi Keuangan

M Fadil Djailani
Ini Syarat RI Ikut Pertukaran Informasi Keuangan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyati Indrawati (Foto: Inilahcom/M Fadil Djailani)


INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyati Indrawati menjelaskan syarat bagi Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017 untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).



Dalam paparannya, Sri Mulyani mengatakan petunjuk teknis mengenai Perppu tersebut akan diturunkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga memberi keterangan minimum saldo yang harus dilaporkan secara otomatis ke dalam AEoI yaitu sebesar US$250 ribu.


"Dari sisi peraturan internasional, batas saldo yang wajib dilaporkan adalah US$250 ribu," ujarnya Jumat (19/5/2017).

Namun untuk besaran saldo yang diperiksa bagi nasabah domestik belum bisa diputuskan, lantaran masih dalam pembahasan, yang akan tertuang dalam PMK tersebut.

"Kalau US$250 ribu itu memang ketentuan internasional, tapi kalau domestik belum lah, nanti kita akan bicarakan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Saat ini, ada 100 negara yang bersepakat menjalankan komitmen tersebut termasuk Indonesia dan negara anggota G20 lainnya. Dari 100 negara itu, 50 negara batch pertama mulai melaksanakan komitmen pada September 2017 dan 50 negara batch dua akan melaksanakan pada September tahun 2018.
#informsipajak #datapajak
BERITA TERKAIT
Liburan, KAI Tambah Gerbong KA Mutiara Timur
DPR: Tidak Perlu Revisi UU Terkait Uang Elektronik
Kemenkop Galang Pembentukan Jamkrida
Pengenaan Biaya Isi e-Money Bisa Kontradiktif
Modernisasi Menjadi Keniscayaan Usaha Sapi Perah
IBEX: Bank Wajib Perkuat Sistem Digitalisasi
Teknologi Pintar Industri, Barata Rangkul Inti

ke atas