EKONOMI

Jumat, 19 Mei 2017 | 21:09 WIB

RI Sampaikan Pengembangan Perkotaan di Nairobi

RI Sampaikan Pengembangan Perkotaan di Nairobi
(Foto: pu.go.id)


INILAHCOM, Nairobi - Delegasi Indonesia menyampaikan pernyataan resmi terkait pelaksanaan pengembangan perumahan dan perkotaan di Indonesia sesuai prinsip-prinsip yang telah disepakati pada deklarasi New Urban Agenda (NUA) di Quito, Ekuador, Oktober 2016 lalu.

Delegasi RI pada Governing Council atau Dewan Pemerintahan yang ke-26 (GC 26th) di Nairobi, Kenya pekan lalu, yang dipimpin Duta Besar RI untuk Kenya Suhardjono Sastromihardjo menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam deklarasi NUA. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan menterjemahkan prinsip-prinsip NUA ke dalam Bahasa Indonesia.



Kami percaya bahwa hal tersebut merupakan langkah yang sangat penting agar pesan yang terkandung dalam dokumen NUA dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh stakeholder di Indonesia, mulai dari Kementerian/Lembaga yang menangani masalah perumahan dan pengembangan perkotaan, pemerintah daerah, dan juga Anggota Dewan. Mereka adalah aktor penting yang dapat memastikan agar prinsip-prinsip NUA masuk dalam kebijakan pembangunan di Indonesia, jelas Suhardjono, kemarin.

Fokus dari Agenda Baru Perkotaan adalah dengan membangun kolaborasi, yang meninjau kembali mekanisme kemitraan antara pemangku kepentingan, selain itu juga untuk menciptakan ruang publik untuk berdialog yang mengantarkan pada hasil yang tepat sasaran.


Indonesia menyambut baik apa yang telah dicapai oleh UN Habitat dalam pelaksanaan konferensi UN Habitat III. UN Habitat harus diperkuat agar dapat mengawal dan mendukung pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan global, tambah Suhardjono.

Indonesia saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengintegrasikan pelaksanaan Agenda baru Perkotaan dengan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional maupun daerah, serta menyelaskan kedua agenda dengan RPJMN. Indikator terintegrasi juga saat ini sedang dirancang untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan dan SDGs. Pada akhir april lalu, diseminasi dari Agenda Baru Perkotaan dan SDGs telah diselesaikan baik untuk skala nasional maupun daerah.

Lebih jauh, Pemerintah RI juga berkomitmen dalam implementasi Agenda Baru Perkotaan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar sesuai dengan komitmen internasional lainnya. Untuk memperkuat dukungan tersebut, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan di sektor perumahan dan permukiman.

Sedangkan untuk mengawal implementasi Agenda Baru Perkotaan dan SDG's, saat ini telah dibentuk Komite Indonesia untuk Perumahan dan Permukiman sebagaimana komite untuk Agenda Baru Perkotaan. Kedua komite tersebut nantinya akan diintegrasikan dan ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi yang berdasarkan Keputusan Presiden. [pu.go.id]
#kementerianpupr #pupr #kemenpupr
BERITA TERKAIT
Bangun Pariwisata, Pemprov NTT Minta Bantuan Pusat
Anggaran PUPR Dipotong, Basuki Bilang Begini
45 Tahun Mangkrak, Kalla Resmikan SPAM Umbulan
Kuatkan Industri Baja, Airlangga Kerja Keras
TNI Bekali Pasis Seskoal Ketahanan Pangan Kelautan
Aher Langganan Penghargaan K3 Kemenakertrans
Dukung Usaha Perempuan, PNM Siapkan Rp1,02T

ke atas