NASIONAL

Senin, 19 Juni 2017 | 19:16 WIB

Tersandera Syarat Pencapresan, RUU Pemilu Mundur

R Ferdian Andi R
Tersandera Syarat Pencapresan, RUU Pemilu Mundur
RUU Pemilu (Foto: Ilustrasi)


INILAHCOM, Jakarta - UU Penyelenggara Pemilu rencananya disahkan sebelum lebaran namun dipastikan tak akan terlaksana. Salah satu penyebabnya hingga saat ini belum kendurnya pemerintah yang bersikukuh mengusulkan syarat batas pencapresan harus mendapat dukungan 20%.

Jadwal pengesahan RUU Penyelenggara Pemilu gagal total. Setidaknya hal tersebut hasil dari pertemuan antara Pansus RUU Penyelenggara Pemilu bersama pemerintah pada Senin (19/6/2017). Dalam rapat tersebut disepakati pengesahan RUU Penyelenggara Pemilu dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat I pada 10 Juli 2017 serta pengambilan keputusan tingkat II dilakukan pada 20 Juli 2017. Sebelumnya, pada 6-7 Juli 2017 disepakati Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus untuk merapihkan redaksional RUU Penyelenggara Pemilu.

Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Lukman Edy mengatakan pada prinsipnya pihaknya siap menempuh jalan musyawarah mufakat bersama pemerintah terhadap poin-poin krusial yang belum menemukan kata sepakat. "Kita sepakat untuk menempuh jalan musyawarah mufakat sampai tetes darah penghabisan sehingga Pansus ini menyimpulkan keputusan yang bulat," ujar Lukman di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (19/6/2017).

Sedikitnya terdapat lima isu krusial yang belum diambil keputusan yakni soal sistem Pemilu, presidential threshold, parliamentary threshold, district magnitude, dan metode konversi suara. Khusus persoalan presidential threshold merupakan isu yang paling krusial. Empat persoalan lainnya, mengalami perkembangan ada kecenderungan menemukan kata sepakat dalam pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu.

Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Ahmad Riza Patria mengaku bingung dengan sikap pemerintah yang masih bersikeras untuk mendorong syarat pencapresan sebesar 20 persen.


"Kami menyayangkan sikap pemerintah yang ngotot dengan syarat 20 persen, padahal pemerintah itu tidak terkait langsung dengan presidential threshold. Karena dalam konstitusi yang memiliki hak mengajukan calon presiden/wakil presiden adalah partai politik dan gabungan partai politik," sebut politisi Partai Gerindra ini.

Menurut Riza semestinya RUU Penyelenggara Pemilu sebagai regulasi dalam kontestasi politik dalam Pemilu 2019 mendatang tidak membatasi kesempatan anak bangsa lainnya untuk maju dalam Pilpres mendatang. "Dengan tanpa syarat presidential threshold saja, maksimal hanya ada lima pasang capres," sebut Riza.

Lebih tegas Riza menyebut membuat persyaratan mencalonkan presiden merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Menurut dia paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak ada lagi syarat untuk pencalonan presiden. "Kalau 20 persen itu tidak memberi kesempatan luas bagi parpol yang lain," tandas Riza.

Sementara terpisah Komite Independen Pemantai Pemilu (KIPP) Indonesia sedang mempertimbangkan melaporkan komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilu 2019. Dalam pandangan KIPP, merujuk UU NO 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, KPU harus memulai tahapan 22 bulan sebelum pelaksanaan pemilu yang digelar ada 17 April 2019.

"Artinya KPU harus memulai tahapan Pemilu mulai 17 Juni 2017 ini. Dengan demikian KKPU diduga telah melakukan pelanggaran etika penyelenggara negara. Maka KIPP sedang mempertimbangan melaporkan KPU ke DKPP," sebut Kaka Suminta, Plt Sekjen KIPP Indonesia dalam siaran persnya, Senin (19/6/2017).

Lambatnya kerja KPU tidak terlepas belum rampungnya pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu yang belum menemukan kata sepakat dikarrenakan salah satunya sikap pemerintah yang masih ngotot untuk membuat persyaratan pencapresan sebesar 20 persen. [mdr]
#presidentialthreshold #pilpres #ruupemilu
BERITA TERKAIT
KPU Nyatakan 10 Parpol Sudah Lengkap Administrasi
Bawaslu Sebut 3 Proses Input Data Sipol Bermasalah
Pemilu 2019, Ibas Bawa 17 Boks Isi Dokumen ke KPU
Kiai Jatim Bersyukur PDIP-PKB Ikuti Titah Ulama
Romi Harap Warga Waspadai Provokasi Berbau Agama
144 Pasutri di Ternate Ikuti Sidang Isbat
1.700 Buku Inovasi Disalurkan ke 425 Taman Baca

ke atas