NASIONAL

Selasa, 20 Juni 2017 | 02:05 WIB

Implikasi Hak Angket KPK Gagal Hadirkan Miryam

R Ferdian Andi R
Implikasi Hak Angket KPK Gagal Hadirkan Miryam
(Foto: Inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Panitia Khusus Hak Angket KPK DPR RI sedianya pada Senin (19/6/2017) menghadirkan Miryam Haryani yang kini mendekam di Rumah Tahanan KPK. Namun, permohonan Hak Angket KPK tak diindahkan KPK. Alih-alih mengizinkan bekas politisi Partai Hanura itu hadir memenuhi undangan Pansus Hak Angket, KPK justru membalas surat dengan nada tak nyaman. Apa dampaknya?

Awal debut kerja Panitia Hak Angket KPK DPR RI tidak berjalan mulus. Setidaknya agenda pertama kerja Pansus ini gagal menghadirkan bekas kolega DPR yakni Miryam Haryani. Padahal, Hak Angket merupakan instrumen tertinggi DPR dalam hal pengawasan terhadap kinerja mitra kerja DPR.

Ketidakhadiran Miryam Haryani bukan karena kehendak bekas Koordinator Gadis Ahok ini. Lantaran saat ini Miryam menjadi tahanan KPK terkait kesaksian palsu yang ia sampaikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Kehadiran Miryam harus atas izin KPK.

Menariknya, surat undangan Pansus Hak Angket KPK yang ditujukan ke Miryam melalui KPK itu dibalas oleh KPK. Surat balasan itulah yang menjadi persoalan baru hubungan KPK dan DPR. Dalam surat yang dibacakan oleh salah satu anggota Pansus Hak Angket KPK Junimart Girsang itu dinilai berisi ancaman terhadap DPR. "Ini surat ancaman pada Pansus. Surat ini masuk kategori contempt of parliament," ujar Junimart dalam rapat Pansus Hak Angket KPK di gedung DPR, Senin (19/6/2017).

Saat Junimart membacakan salah satu poin dari surat balasan KPK tersebut di antaranya apa yang dilakukan DPR ini, KPK berpendapat merupakan tindakan mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pemberantasan korupsi. "Artinya kita siap-siap ditangkap KPK," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Oleh karenanya, Junimart mengusulkan agar DPR merespons secara hukum atas surat balasan KPK tersebut. Ia menilai surat jawaban KPK tersebut merupakan bentuk arogansi lembaga antirassuah terhadap institusi DPR.


Pimpinan Rapat Pansus Hak Angket KPK Dossy Iskandar menyebutkan merespons ketidakhadiran Miryam atas undangan Pansus Hak Angket KPK, pihaknya akan kembali melayangkan surat undangan kedua kalinya kepada Miryam. "Miryam akan dipanggil kedua kalinya. Soal waktu, nanti kita rapatkan kembali di Pansus Hak Angket KPK," cetus Dossy.

Usai Pansus Hak Angket KPK DPR gagal menghadirkan Miryam Haryani di ruang Pansus Angket KPK, sejumlah elemen masyarakat diterima Pansus Hak Angket KPK dalam acara rapat dengar pendapat umum (RDPU). Kehadiran sejumlah elemen masyarakat lintas profesi itu memberi dukungan atas eksistensi Pansus Hak Angket KPK.

"Tapi harus diperjelas dulu, definisi KPK lembaga negara atau pemerintah serta apa tujuan Hak Angket ini?" kata Habil Marati, salah satu peserta RDPU dengan Pansus Hak Angket KPK. Ia mewanti agar Hak Angket tidak dimaksudkan untuk merespons kasus per kasus seperti kasus E-KTP.

Sementara Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi juga memberi dukungan atas keberadaan Pansus Hak Angket KPK. Menurut dia, tugas utama Pansus Hak Angket KPK mengembalikan posisi KPK kembali ke garis perjuangan di awal pendirian. "Kami ingin KPK kembali ke khitah, menjadi lokomotif pemberantasan korupsi di Indonesia," pinta mantan Jubir Kepresidenan era Presiden KH Abdurrahman Wahid ini.

Ia menilai kerja KPK selama ini tidak pernah menuntaskan perkara yang diselidiki. Ia menyebut sejumlah kasus yang menyentuh di berbagai lembaga negara seperti di Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi (MK), namun sejumlah kasus di berbagai lembaga tersebut tidak berimplikasi pada reformasi di internal. "Ini karena KPK tidak mempunyai roadmap pemberantasan korupsi," tandas Adhie.

Kegagalan Pansus Hak Angket KPK menghadirkan Miryam Haryani jelas akan memberi dampak yang tidak sederhana bagi relasi DPR dan KPK. Jika tidak segera dicarikan jalan keluar atas hubungan kedua institusi ini tidak mustahil akan memberi dampak atas eksistensi masing-masing lembaga.

Dalam kapasitas DPR dalam menjalankan fungsi penganggaran, opsi mengembargo anggaran KPK juga mencuat diusulkan oleh elemen masyarakat. "Kenapa tidak DPR menggunakan hak budget soal KPK," saran mantan anggota Komisi III Anhar Nasution dalam kesempatan yang sama. [mdr]
#hakangket #kpk #hakangketkpk
BERITA TERKAIT
Ganjar Siap Berikan Keterangan Soal e-KTP
Nyawa Novanto Terancam Jika Bongkar Kasus e-KTP
Mantan KSAU Keberatan Atas Pernyataan KPK
KPK Bakal Kesulitan Hadapi Novanto Di Pengadilan
Gerindra: KPK 'Berpolitik'
KPK Selidiki Pihak yang Halangi Penyidikan Novanto
(Gratifikasi Bupati Nganjuk) KPK Sita Mobil Mewah Hingga Cegah Kepala Desa

ke atas