EKONOMI

Rabu, 12 Juli 2017 | 09:09 WIB

Gerindra Tagih Janji Jokowi Kurangi Kemiskinan

Gerindra Tagih Janji Jokowi Kurangi Kemiskinan
Anggota Komisi XI DPR asal Gerindra Heri Gunawan (Foto: Istimewa)


INILAHCOM, Jakarta - Membaiknya sejumlah indikator makro suatu negara seharusnya selaras dengan penurunan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Nah, di Indonesia kelihatannya tidak begitu.

Kata anggota Komisi XI DPR asal Gerindra Heri Gunawan, capaian pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5%, tidak signifikan terhadap perbaikan kondisi sosial. Dalam artian, pengangguran masih tinggi, kesejahteraan rakyat masih jauh panggang dari api.



Anak buah Prabowo ini menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka masih jumbo yakni 5,61%. Padahal, porsi anggaran pembangunan sengaja dibesarkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Nyatanya hal itu tidak terjadi.

Kata Heri, maraknya pembangunan infrastruktur seharusnya bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta menumbuhkan ekonomi tinggi. Saat ini, 62,2% penduduk miskin berada di pedesaan, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 50,84% penduduk miskin itu bekerja di sektor pertanian.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah seharusnya dapat benar-benar mendorong sektor pertanian antara lain dengan mengambil kebijakan yang melindungi petani dalam skema perdagangan nasional dan internasional.


Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyatakan, dorongan dan hasil pertemuan G20 yang berlangsung di Hamburg, Jerman, jangan sampai menghambat pencapaian kebijakan ekonomi nasional.

"Jangan sampai, reformasi kebijakan perdagangan dan investasi ini nantinya akan menghambat pencapaian paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing nasional," kata Rachmi Hertanti.

Menurut dia, dorongan G20 untuk mendisiplinkan sejumlah regulasi domestik untuk selaras dengan kebijakan perdagangan dan investasi internasional akan semakin mempersempit ruang kebijakan pemerintah RI.

Semakin sempitnya ruang kebijakan itu juga terkait dengan penegakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat membuat peran pemerintah pusat menjadi sama atau berada di bawah investor.

"Perlu diingat, Pemerintah Indonesia sudah diprotes dan digugat banyak negara akibat menerapkan kebijakan pelarangan ekspor konsentrat untuk memperkuat industri hilir, persyaratan konten lokal, dan pembatasan impor di sektor tertentu," jelas Rachmi.

Untuk itu, IGJ menilai agenda G20 dalam memerangi proteksionisme melalui reformasi kebijakan perdagangan dan investasi internasional harus disikapi secara hati-hati oleh pemerintah karena hal itu akan menjadi pukulan balik bagi Indonesia. [tar]
#presidenjokowi #gerindra #kemiskinan #prabowo
BERITA TERKAIT
Tiga BUMN Bersatu Kembangkan Tol Laut Jokowi
Backlog di Kampung Jokowi Capai 300 Ribu Rumah
Dua Menteri Jokowi Tanam Raya Jagung di Bengkulu
Setujui Top Up Berbayar, DPR Kecam Keras BI
Ekonomi Desa, Jokowi Minta 300 Jembatan Gantung
Jokowi Panen Padi dan Buka Ekspor di Sanggau
Gerindra Tak Yakin Asumsi Tim Ekonomi Jokowi

ke atas