EKONOMI

Kamis, 13 Juli 2017 | 14:30 WIB

Ketika Sri Mulyani 'Side Job' Jadi Menteri BUMN

M Fadil Djaelani
Ketika Sri Mulyani 'Side Job' Jadi Menteri BUMN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali harus 'side job'. Tunggu dulu, 'side jobnya' tidak sembarangan. Namun menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno rapat dengan Komisi VI DPR.

Sekedar mengingatkan saja, ketidakhadiran Rini Soemarno tentu ada alasannya. Bukan karena yang bersangkutan berhalangan, harus tugas ke luar kota atau negara lain. Namun terkait keputusan politik Pansus Angker Pelindo II DPR.

Pansus ini merekomendasikan pencopotan Rini Soemarno. Kalau tidak dicopot, DPR tidak mau menggelar rapat dengan Rini Soemarno. Selanjutnya, keputusan pansus tersebut disahkan secara kelembagaan. Waduh.

Nah, buntut dari keputusan politik tersebut, Rini tidak bisa rapat dengan DPR, khususnya Komisi VI yang menjadi mitra Kementerian BUMN. Selanjutnya, Presiden Jokowi melalui Inpresnya memerintahkan Sri Mulyani untuk menggantikan Rini khusus untuk rapat dengan DPR.

Dalam rapat dengan Komisi VI, Kamis (13/7/2017), membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2017, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dari Kementerian BUMN. Dibahas pula program Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Djakarta Lloyd (Persero).


"Pada RAPBNP 2017 diusulkan PMN tunai kepada PT KAI dan PMN non tunai ke PT Djakarta Lloyd, masing-masing untuk PT KAI sebesar Rp 2 triliun, dan untuk PT Djakarta Lloyd sebesar Rp 379,3 miliar," kata Sri Mulyani di ruang rapat.

Sri Mulyani bilang, penambahan PMN untuk kedua BUMN tersebut, sudah dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPR. Hanya saja pembahasannya tidak detil. "Karena PMN bagian pos pembiyaan maka PMN ke BUMN di bawah Kemenkeu dan di bawah BUMN juga dibahas. Tapi tidak detil per instansi," jelas Sri Mulyani.

Berdasarkan hasil rapat dengan Banggar DPR, PMN untuk PT KAI sebesar Rp2 triliun, dan Djakarta Lloyd sebesar Rp379,3 miliar. Penggelontoran dana PMN ini disetujui dengan catatan. Di mana, catatan tersebut harus dibahas terlebih dahulu di Komisi VI DPR.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut memaparkan, suntikan modal PMN kepada KAI sebesar Rp2 triliun dialokasikan untuk proyek LRT Jabodebek pada 2018-2019. "Tapi karena keterbatasan belanja negara maka ada konversi PT KAI dan belanja di K/L Kemenhub dan PSO dalam pelaksanaan pengelolaan LRT Jabodebek," kata Sri Mulyani.

Sedangkan PMN non tunai yang dikucurkan kepada Djakarta Lloyd sebesar Rp 379,3 triliun, kata Sri Mulyani, berasal dari konversi utang subsidiary loan agreement (SLA) yang dikonversi menjadi ekuitas. "Untuk PMN di APBNP 2017 kami mohon disetujui, PMN untuk KAI Rp 2 triliun dan non tunai Djakarta Loyd sebesar Rp 379,3 miliar," ujar Sri Mulyani. [ipe]
#menkeusmi #menteririni #bumn #dpr
BERITA TERKAIT
Pengisi Kursi Panas Dirjen Pajak, Ini Kata Pakar
Menhub Budi 'Paksa' KAI Masuk Proyek LRT Jabodebek
Mobil Pintar Askrindo Hadir di Bengkulu
Robert Pakpahan Dirjen Pajak? Ini Kata Menkeu Ani
DPR Minta Aturan Holding BUMN Dirombak Total
Ditanya Siapa Dirjen Pajak Baru, Jokowi Menghindar
2017, Pendapatan Semen Baturaja Berdarah-darah

ke atas