EKONOMI

Senin, 17 Juli 2017 | 18:29 WIB

Soal Utang Luar Negeri, Luhut Bela Jokowi (Lagi)

Soal Utang Luar Negeri, Luhut Bela Jokowi (Lagi)
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, kembali mengklarifikasi soal utang luar negeri yang mendera pemerintahan Joko Widodo. Angkanya lebih rendah ketimbang negara anggota G20.

Luhut dalam sambutan kunci Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2017 di Jakarta, Senin (17/7/2017, mengatakan, berdasarkan data IMF, di antara 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia, rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tertinggi diraih Jepang hingga 238%. "Dan, kita punya utang masih tergolong sangat kecil dibandingkan negara lain. Masih di bawah 30 persen, tepatnya 27,9 persen dari PDB kita," kata Luhut.

Indonesia, lanjut Luhut, bahkan sebenarnya bisa saja berutang terus hingga 60% dari PDB, sesuai dengan undang-undang yang ada, namun tidak dilakukan.

Dikatakan, rasio utang Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masih berada di level aman. Negara lain seperti Malaysia saja rasio utang terhadap PDB mencapai 56,3%. Bahkan rasio utang Amerika Serikat (AS) terhadap PDB-nya mencapai 105,6%.


Luhut menegaskan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuat pinjaman itu bernilai positif dengan memutarnya menjadi modal produktif.

Mantan Menko Polhukam itu mengklaim, semua pinjaman yang ada memiliki prospek baik dan bernilai. Ia juga menyebut utang sebagai salah satu hal wajar dalam pembangunan karena anggaran negara tidak bisa seluruhnya membiayai.

"Pertanyaannya, utang itu perlu tidak? Saya tanya, kalau anda pedagang, apa bisa semuanya ekuitas? Kan tidak bisa. Harus ada pinjaman. Yang jadi masalah, bagaimana supaya pinjaman itu produktif," kata Luhut.

Hingga Mei 2017, utang pemerintah mencapai Rp3.672,33 triliun terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) Rp2.943,73 triliun (80,2%) dan pinjaman Rp728,60 triliun (19,8%). [tar]

#menkoluhut #utang #presidenjokowi
BERITA TERKAIT
5 Tahun Jokowi Terbangun Jalan Tol 1.852 KM
Robert Pakpahan Dirjen Pajak? Ini Kata Menkeu Ani
DPR Minta Aturan Holding BUMN Dirombak Total
Ditanya Siapa Dirjen Pajak Baru, Jokowi Menghindar
Bangun Pabrik Baterai Molis, Luhut Tempel Korsel
Gunung Agung Batuk, Pertemuan IMF-WB Jalan Terus
Jokowi Sempat Heran Ekonomi Syariah Tak Maju-maju

ke atas