NASIONAL

Senin, 17 Juli 2017 | 19:55 WIB

Habis Perppu Ormas, Terbitlah Blokir Telegram

R Ferdian Andi R
Habis Perppu Ormas, Terbitlah Blokir Telegram
(Foto: Istimewa)


INILAHCOM, Jakarta - Langkah pemerintah memblokir aplikasi Telegram berujung pada polemik di tengah publik. Pemerintah terjebak pada dua dilemma, memilih jalan demokrasi atau otoriter. Langkah ini, suka tidak suka, menambah tabungan bagi pemerintah atas persepsi sikap politik yang dianggap tidak demokratis.

Belum reda polemik Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organsiasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dinilai banyak kalangan mengekang kebebasan berpendapat dan berserikat, kini pemerintah melakukan langkah memblokir aplikasi media sosial Telegram dengan alasan penyedia aplikasi social network itu dijadikan alat komunikasi oleh kelompok teroris.



Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan langkah pemerintah memblokir aplikasi Telegram karena penyedia layanan komunikasi ini berbeda dengan media sosial lainnya seperti WhatsApp dan sejenisnya. "Dari hasil temuan Polri khususnya Densus 88 ada 17 kasus yang terkait dengan penggunaan Telegram ini," ujar Tito di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (17/7/2017).

Tito menjelaskan, dengan layanan Telegram ada perubahan pola pembuatan bom oleh kalangan teroris dari era Dr. Azhari yang harus melakukan pertemuan langsung. Sedangkan melalui Telegram antarpihak langsung bisa berkomunikasi. "Telegram bisa membuat namanya super group, bisa membuat sampai 10 ribu bahkan bisa masuk kelompok lain, tanpa ketahuan adminnya siapa. Beda dengan WA grup yang ada adminnya," tambah Tito.


Mantan Kapolda Papua ini juga menyebutkan Telegram juga tidak bisa disadap di tengah, akun tersembunyi sehingga tidak diketahui nomernya sehingga pengguna Telegram sulit dilacak. "Negatifnya di tangan yang salah ini sangat berbahaya karena kita gak bisa mentrack mereka menjadi nanti meledak dimana mana," cetus Tito.

Dia menceritakan mulanya pihaknya meminta akses ke Kementerian Komunikasi dan Informatika ke penyedia layanan komunikasi Telegram. Sejak awal pihaknya tidak ingin menutup Telegram. Oleh karena terkait keamanan nasional pihaknya memblokir Telegram. "Kita melihat national security ini akan terganggu dengan adanya fitur yang disalahgunakan kelompok ini. Risikonya, civil liberty harus dikurangi," tandas Tito.

Sementara terpisah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Rahmat Saputra menilai langkah pemerintah yang membokir aplikasi Telegram memiliki dampak serius. "Kebebasan berpendapat terancam. Ini tidak tepat dengan sistem demokrasi yang kita anut sejak reformasi 1998 kemarin," ujar Rahmat.

Menurut dosen cyber law ini, relasi antara pemerintah dan pengelola Telegram tidak berjalan baik. Mestinya, sejak awal pemerintah Indonesia membuat aturan yang sesuai dengan kepentingan nasional. "Pemblokiran ini hanyalah bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator," tandas Rahmat.

Langkah pemerintah ini pada akhirnya menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sikap ini akan menambah tabungan ketidaksukaan publik terhadap pemerintah setelah sebelumnya menerbitkan Perppu Ormas yang juga dinilai tidak demokratis dalam membubarkan ormas yang dianggap melanggar Pancasila.[mdr]
#ormas #khilafah #perppuormas
BERITA TERKAIT
Menpora Hentikan Aliran Dana untuk Ormas
Tolak Perppu Ormas, GNPF MUI Siap Gelar Aksi 287
Jamintel: Perppu Bukan untuk Sasar Ormas Tertentu
Kemenkumham Catat 325.887 Ormas Perlu Diawasi
Soekarwo Apresiasi Jokowi Terbitkan Perppu Ormas
Perjudian Pemerintahan Jokowi di Pembubaran HTI
Pembubaran HTI Jelas Miliki Landasan Hukum

ke atas