NASIONAL

Senin, 17 Juli 2017 | 20:40 WIB

KY Diminta Pantau Sidang Kasus Geo Dipa

Ahmad Farhan Faris
KY Diminta Pantau Sidang Kasus Geo Dipa
(Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyikapi persidangan yang melibatkan BUMN di bidang panas bumi PT Geo Dipa Energi karena berpotensi merugikan keuangan negara.

"Kami menduga ada permainan hukum yang berpotensi membahayakan keuangan negara melalui kriminalisasi BUMN, kami minta KPK dan KY bersikap soal persidangan BUMN ini," kata Forum Peduli BUMN, Romadhon Jasn, Senin (17/7/2017).

Menurut dia, persidangan terhadap mantan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Samsudin Warsa mengundang kecurigaan publik, karena untuk kedua kalinya penuntut Umum menyatakan belum siap dengan surat tuntutannya.

"Mereka meminta agar persidangan ditunda selama 1 (satu) minggu, ini kan lucu. Persidangan sebelumnya pada 5 Juli juga ditunda, ada apa ini?," ujarnya.

Karena itu, Romadhon minta KY dan KPK untuk mencermati persidangan ini sekaligus bersikap tegas setelah memantau persidangan yang berpotensi merugikan keuangan negara ini. Sebab, dengan jangka waktu satu bulan waktu jaksa bacakan tuntutan sudah sangat lebih dari cukup.


"Surat tuntutan yang belum siap tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum, sebagai aparat penegak hukum, sangat tidak profesional dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Terlebih, ketidak-profesionalan Penuntut Umum juga terlihat dari kegagalan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi fakta dan ahli padahal Penuntut Umum telah diberikan waktu selama 2,5 bulan (6 kali persidangan).

Sementara penasehat hukum PT Geo Dipa Energi, Heru Mardijarto menilai banyaknya penundaan yang dilakukan jaksa menunjukkan tidak siap atau mengalami kesulitan untuk membuktikan apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana penipuan.

"Penuntut Umum tidak yakin apakah permasalahan antara Geo Dipa dengan Bumigas merupakan perkara pidana," ujarnya.

Karena, kata dia, dari proses pemeriksaan perkara pidana ini, terlihat jelas permasalahan antara Geo Dipa dan Bumigas merupakan permasalahan perdata. Sebab, timbul dari hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian Pengembangan Proyek Panas Bumi Dieng dan Patuha No. KTR.001/GDE/II/2005 tertanggal 1 Februari 2005," kata Heru.

"Kami mengharapkan agar persidangan selanjutnya jaksa dapat segera membacakan dan menyerahkan surat tuntutannya agar proses penyelesaian perkara ini tidak menjadi berlarut-larut," tandasnya. [rok]
#GeoDipa
BERITA TERKAIT
KPK Akan Tanggung Biaya Rawat Inap SN di RSCM
Aliansi Advokat Bela Pengacara Novanto
Cak Imin: Islam Nusantara Contoh untuk Dunia
Tiba di KPK, Novanto Tampak Murung
Din Syamsuddin Yakin Novanto Ikuti Proses Hukum
Ini Alasan KPK Gandeng RSCM-IDI Periksa Kondisi SN
KPK Resmi Angkut Novanto ke Rutan dari RSCM

ke atas