NASIONAL

Selasa, 18 Juli 2017 | 03:08 WIB
(Novanto Jadi Tersangka e-KTP)

Golkar Tetap Dukung Jokowi Sebagai Capres 2019

Ahmad Farhan Faris
Golkar Tetap Dukung Jokowi Sebagai Capres 2019
Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan) bersama Tim pengacara Setya Novanto usai memberikan keterangan kepada wartawan di depan kediaman Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto di Jl Wijaya, Jakarta (Foto: inilahcom)


INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan partainya tetap konsisten untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) sampai 2019 meskipun Ketua Umum Setya Novanto jadi tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

"Pasti ada olahan-olahan politik yang ada diluar tentang posisi politik Golkar. Kami ingin menyampaikan ada Ketua Harian Golkar Nurdin Halid bahwa apapun yang terjadi, posisi partai politik Golkar tidak akan berubah, tetap konsisten untuk mendukung Presiden Jokowi-JK," katanya di kediaman Novanto, Senin (17/7/2017).



Bahkan kata Idrus, partainya yang berlambang pohon beringin ini akan tetap berpegang teguh pada keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yakni mendukung Jokowi sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2019 mendatang.

"Konsisten pada keputusan Rapimnas tetap mendukung Jokowi sebagai calon presiden 2019," ujarnya.


Jadi, lanjut dia, jika dilihat dari aspek organisasi sudah disampaikan oleh Nurdin Halid bahwa tidak ada apa-apa ditubuh Golkar. Kemudian, dari aspek hukum tentu masih menunggu bagaimana keputusan resmi dari KPK tentang penetapan tersangka Bung Novanto.

"Dari aspek politik juga tidak akan berubah posisi Golkar untuk mendukung pemerintahan sekaligus mendukung Jokowi sebagai calon presiden 2019," jelas dia.

Untuk diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan penetapan status Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Karena, Novanto diduga menguntungkan diri sendiri ketika menjadi anggota DPR Periode 2009-2014.

Novanto disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novanto melalui pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga mengkondisikan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP. Novanto sebagai tersangka keempat dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara senilai Rp2,3 triliun.[ris]
#kpk #ektp #golkar #setyanovanto
BERITA TERKAIT
OTT Walikota Cilegon Jadi Modus Baru Praktik Suap
Pemberian JC Untuk Nazaruddin Salahi Aturan
Jadi Target OTT, Walikota Cilegon Pilih Menyerah
Suap Ke Walikota Cilegon Melibatkan Klub Sepakbola
Pakar: Pansus Angket Justru Jatuhkan Marwah DPR
Resmi, Walikota Cilegon Jadi Tersangka Suap Di KPK
Gencar OTT, KPK Jangan Lupakan Kasus Besar

ke atas