NASIONAL

Selasa, 08 Agustus 2017 | 22:00 WIB

Proses Hukum PPP Dinilai Belum Inkrah

Indra Hendriana
Proses Hukum PPP Dinilai Belum Inkrah
(Foto: Istimewa)


INILAHCOM, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta resmi mendaftarkan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara soal gugatan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, status hukum PPP sampai saat ini belum ikrah. Demikian disampaikan Luthfi Amin, Koordinator Presidium Forum Studi Lintas (FOSIL) kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/8/2017).



"PPP Muktamar Jakarta telah membuat perlawanan hukum dan menyatakan Kasasi atas putusan PTTUN. Dengan sendirinya status PPP belum berkekuatan hukum tetap. Klaim Romi bahwa status PPP telah incracht itu jelas membohongi Publik," kata Luthfi.

Belum incrachtnya status Hukum PPP, kata dia, diperkuat keluaranya Surat dari Kemenkumham No AHU.4.AH.11.01-48 yang intinya menyampaikan bahwa sengketa PPP hingga per tanggal 3 Agustus 2017 belum 'incracht', Sehingga PPP dianggap status quo.

Dengan demikian, surat edaran terkait pencairan dana Banpol PPP oleh Dirjen Polpum kepada kubu Romy dinilai bisa dikategorikan pidana pidana.

"Untung saja Kemenkumham cepat tanggap dengan mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa hingga saat ini Status PPP belum berkekuatan hukum tetap," ujar dia.


Menurut dia, apabila dana Banpol sudah terlanjur dicairkan, dia menduga akan banyak kader PPP yang masuk penjara akibat ketidakcermatan Dirjen Polpum Kemendagri itu.

"Saya menyarankan agar Dirjen Polpum agar segera merevisi surat edaran pencairan Banpol ke Kubu Romi seiring dengan adanya surat pemberitahuan dari Kemenkumham tersebut. Agar tidak menjadi 'jebakan betmen' dalam tindak pidana korupsi," kata dia.

Sementara terkait pernyataan Ketua Departemen Hukum dan Advokasi DPP PPP, kubu Romy, Arif Sahudi yang menyebut status hukum PPP sudah ikrah adalah bentuk ketidakpercayaan diri partai yang dipimpin oleh Romy.

Selain itu, dikarenakan selama ini PPP kubu Romy tidak mempunyai legalitas yang jelas, lalu juga tidak mempunyai kader-kader di setiap daerah, jadi hanya main di level atas saja.

"Semua partai butuh uang, cuma PPP kubu Romy kepengen dia dapat prioritas dari pemerintah . PPP Romy rupanya ingin cari posisi," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf.

Ketidakpercayaan kubu Romy juga disebabkan karena PPP muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz, pernah mengantongi Putusan MA 601 dan MA 504 yang berkekuatan hukum tetap. [fad]
#PPP #Romy #DjanFaridz
BERITA TERKAIT
(Pilkada Pamekasan) Romi: Tergantung Keputusan Ulama
PPP Kubu Romi Minta Kubu Djan Faridz Sadar
Hamdan: Kewenangan Mahkamah Partai Absolut
PPP Romi: Jokowi Bisa Menggerek Suara
Putusan PK Memperkuat Kepengurusan PPP Djan
Romi: Yang Bilang PPP Partai NU Mengerti Sejarah
PPP Romi Berhak Terima Dana Bantuan Parpol

ke atas