EKONOMI

Sabtu, 12 Agustus 2017 | 07:09 WIB

3 Masalah Ini Rajin Mampir di Telinga Jokowi

M Fadil Djailani
3 Masalah Ini Rajin Mampir di Telinga Jokowi
Presiden Joko Widodo (Foto: Inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)


INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku sering mendengar keluhan dari kalangan pengembang. Ada tiga masalah klasik yang acapkali didengarnya. Apa saja itu?

Kata Presiden Joko, ketiga masalah tersebut adalah perizinan yang berbelit, lahan, serta perencanaan dan pengendalian tata ruang.



"Masalah pertama itu perizinan, selalu yang disampaikan ke saya itu perizinan urusan ini dari dulu sampai sekarang, masalah ini yang harus rampung, ini masalah klasik yang sering buat jengkel para pengembang properti, karena mereka ingin cepat dan kita mempersulit," kata Jokowi dalam acara Indonesia Properti Expo (IPEX) 2017 di JCC, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Padahal, kata Jokowi, saat ini adalah era globalisasi persaingan dimana-mana, sehingga kalau tak cepat Indonesia akan selalu kalah.

"Negara yang cepat negara yang menang, provinsi yang cepat yang memenangkan persaingan. Kalau masih banyak peraturan perizinan itu saya titip semua, perda yang ruwet itu langsung dihilangkan sajalah, batalin enggak usah buat perda yang banyak," kata Jokowi.


Kemudian masalah kedua lanjut Jokowi adalah terbatasnya lahan, masalah ini kerap dihadapi para pengembang mereka sangat sulit untuk mendapatkan lahan.

"Ini masalah besar yang kita hadapi, jumlah penduduk bertambah tapi lahan selalu tetap. dan kita tidak punya bank tanah (land bank). Ini kalau nggak kita selesaikan sampai kapanpun akan kesulitan," ujarnya.

"Sehingga, saya juga minta setiap daerah menyiapkan bank tanah sehingga gampang kalau kita ingin bangun sesuatu, karena tanahnya sudah ada, jangan sampai justru nanti spekulan atau mafia tanah yang menguasai, sehingga harga tanah jadi tidak wajar dan naik," tambahnya.

Dan yang ketiga yang sering jadi masalah pengembang adalah perencanaan dan pengendalian tata ruang, terutama integrasi perumahan dengan fasilitas publik.

"Saya tahu banyak pengembang menarik diri karena susah dapat alokasi air bersih untuk rencana lokasi perumhannya, atau tidak terintegrasi dengan transportasi umum. Ini kewajiban Pemda untuk melihat tata ruang yang ada sehingga terintegrasi perumahan dengan fasilitas publik yang ada," pungkas Jokowi. [ipe]
#properti #presidenjokowi #perizinan
BERITA TERKAIT
Prediksi Pengamat Makro-Ekonomi RI Terus Melesat
Anak Buah Prabowo Ingatkan Jokowi Kemiskinan Desa
Solusi Garam Langka, Jokowi Disarankan Tiru China
Bos Komisi XI Masih Ragukan Pertumbuhan 2018
Tahun Depan, Jokowi Nambah Utang Rp339,2 Triliun
Dua Tahun Lagi, MBR Boleh Punya Rusunawa
Jokowi Sulap Infrastruktur, Ini Saran Gerindra

ke atas