NASIONAL

Minggu, 13 Agustus 2017 | 02:10 WIB

Tim Labfor Polri Olah TKP Kapal Meledak Di Serang

Ivan Setyadi
Tim Labfor Polri Olah TKP Kapal Meledak Di Serang
(Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Serang - Tim Puslabfor Mabes Polri bersama Polda Banten dan Polres Cilegon melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) meledaknya kapal yang menewaskan lima pekerja PT Krakatau Shipyard.

Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Dirjen Perhubungan Laut, Bay Mokhamad Hasani, kedatangan Puslabfor Polri untuk menginvestigasi penyebab ledakan, dari mana asalnya dan menyelidiki dampak dari kejadian itu.

"Dari Polda Banten juga ada dan dari Polres Cilegon," kata Bay saat ditemui usai olah TKP Sabtu (12/8/2017).


Sayangnya, awak media dilarang masuk TKP yang berada di areal Blok VI. Petugas keamanan setempat melarang awak media melarang mengambil gambar dan suasana usai kejadian.

Sementara itu, lima korban tewas ledakan di galangan kapal PT Krakatau Shipyard yang berada di Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten, mendapat uang santunan senilai Rp50 juta dari PT Krakatau Shipyard yang merupakan perusahaan Kerjasama Operasional (KSO) antara Kemenhub dengan PT Koja Bahari.

Sebelumnya ledakan keras terjadi di dalam badan kapal motor Kendhaga Nusantara 14 yang sedang dirakit di galangan milik PT Krakatau Shipyard, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, pada Jumat pagi. Kapal yang sedang dirakit milik Kementerian Perhubungan.

Lima pekerja tewas dan empat orang luka-luka di mana semuanya warga setempat, kecuali seorang warga Pandeglang. Semua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Panggungrawi di Cilegon dan Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara di Serang. Kuat dugaan, ledakan disebabkan kebocoran tabung gas.
#LabforMabesPolri #KapalMeledak #Serang
BERITA TERKAIT
Agung Setuju Usulan Novanto Minta Idrus Plt Ketum
DPR Segara Tunjuk Plt Ketua Gantikan Novanto
Ini Kata Istri Novanto Usai Diperiksa KPK
Sebagian Korban Sandera Tembagapura Pilih Bertahan
Novanto Tunjuk Otto Hasibuan untuk Lawan KPK
Sudah Disepakati, Cawagub Khofifah Segera Dimumkan
Misbakhun: Konsultan Pajak Harus Diatur Dalam UU

ke atas