EKONOMI

Rabu, 13 September 2017 | 07:29 WIB

Duh, Kesadaran WP Pariwisata di Bali Masih Rendah

dewa putu sumerta
Duh, Kesadaran WP Pariwisata di Bali Masih Rendah
(Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Denpasar - Pulau Bali merupakan destinasi wisata terbaik di dunia yang banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Berdasarkan kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Bali yang dirilis Bank Indonesia, Mei 2017, kunjungan wisman (mancanegara) tumbuh 22.91% (yoy). Capaian ini merupakan tertinggi dalam 5 tahun terakhir di triwulan I.

Angka ini lebih tinggi ketimbang rata-rata pertumbuhan tahunan dalam 10 tahun terakhir. Tingginya tingkat kunjungan wisman ini, diharapkan memberikan kontribusi signifikan dari pajak sektor pariwisata.

Berdasarkan data statistik penerimaan 2016, dari lima KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) penentu penerimaan pajak Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali, sektor pariwisata (KLU Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan-minumam) menempati urutan ke-3 setelah perdagangan dan jasa keuangan.

Bisa disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak (WP) yang bergerak di bisnis pariwisata di Bali, masih sangat rendah. Perlu upaya serius untuk meningkatkannya.

Yang dimaksud pelaku usaha sektor pariwisata adalah hotel-hotel di seluruh Bali, perlu diberikan informasi secara menyeluruh mengenai kewajiban perpajakannya, berdampingan dengan upaya pengawasan intensif dari Kantor Pelayanan Pajak.


Salah satunya aspek perpajakan yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah tentang pengenaan objek PPN dan PPh Pasal 26 yang timbul karena adanya pemanfaatan jasa luar negeri dari hotel-hotel yang memanfaatkan jasa pemesanan daring (online reservation) dari para perusahaan agen perjalanan yang berkedudukan di luar daerah pabean.

Kepala Kanwil DJP Bali, Goro Ekanto menyatakan, pentingnya penyampaian informasi secara menyeluruh mengenai kewajiban perpajakan dari para WP sektor pariwisata, atau hotel.

"Karena ada pelaksanaannya pengenaan PPN dan PPh Pasal 26 atas pemanfaatan jasa luar negeri dari luar daerah pabean ini belum sepenuhnya dipahami oleh para Wajib Pajak," ucap Goro dalam sosialisasi aspek perpajakan online travel agent kepada 250 Wajib Pajak Hotel di Bali di Hotel Puri Saron, Selasa (12/09/2017).

Sementara, Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Bali, Riana Budiyanti, mengharapkan bahwa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini Wajib Pajak diharapkan lebih memahami pemahaman dan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak yang bergerak disektor hotel.

"Termasuk pengenaan PPN dan PPh Pasal 26 atas pemanfaatan jasa online travel agent, sehingga diharapkan kepatuhan para Wajib Pajak hotel se-Bali semakin meningkat," kata Riana.

Sosialisasi aspek perpajakan online travel agent kepada 250 WP Hotel di Bali, dihadiri Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Gusti Kade Astawa, serta asosiasi-asosiasi terkait lainnya. [ipe]
#Pajak #DJP #Pariwisata #PemprovBali
BERITA TERKAIT
Inilah Pesan Jokowi untuk Destinasi Wisata Baru
Equity Finance Biayai UKM di Bumi Seni Bali
Ani Tolak 20% Permohonan SKB PPH, Ini Alasannya
(Majukan Pariwisata Jateng) Bos BTN & Ganjar Meriahkan BTN Tour de Borobudur
Sri Mulyani Miris, Pengadilan Pajak Banyak Sorotan
Bos Gojek Temui Sri Mulyani, Membahas Ini
Berkah Ekonomi di Balik Pernikahan Kahiyang-Bobby

ke atas