NASIONAL

Rabu, 13 September 2017 | 15:57 WIB

Setjen: Pimpinan DPR Tahu Surat Novanto ke KPK

Ahmad Farhan Faris
Setjen: Pimpinan DPR Tahu Surat Novanto ke KPK
Ketua DPR Setya Novanto (Foto: Inilahcom)


INILAHCOM, Jakarta - Kepala Biro Pimpinan Kesetjenan DPR, Hani Tahapsari mengatakan semua pimpinan DPR sudah diberitahu soal adanya surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto kepada KPK.

"Tahu kok, sudah diberitahu. Itu biasa," kata Hani di Jakarta, Rabu (13/9/2017).



Ia menjelaskan surat itu murni permintaan pribadi dari Novanto, kemudian diajukan dan sudah disampaikan olehnya ke KPK dan diterima di bagian persuratan KPK kemarin.

Menurut dia, mekanisme surat tentu pimpinan DPR sudah mengetahui bagaimana prosesnya. Apalagi, sudah ditandatangani oleh Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR.

"Kalau proses itu saya pikir sudah diketahui oleh pimpinan DPR. Pembicaraannya kan sudah, Pak Fadli kan sudah tandatangan surat itu," ujarnya.

Ia mengaku tidak tahu surat itu dipersiapkan sejak kapan, karena Hani hanya ditugaskan untuk antar surat saja.

"Kalau proses lain-lainnya sudah enggak kita ini lagi, toh surat sudah diantar kesana," jelas dia.


Ia mengatakan surat permohonan penundaan pemeriksaan Novanto kepada KPK itu tentu dari DPR, kemudian Hani mampir ke Rumah Sakit Siloam tempat Novanto dirawat setelah itu baru ke KPK.

"Kebetulan saya besuk beliau, sebagai Kepala Biro pimpinan syaa harus melihat dan mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi oleh pimpinan DPR," tandasnya.

Untuk diketahui, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/9/2017).

Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Sementara Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto kepada KPK bukan atas nama institusi lembaga parlemen.

Menurut dia, surat itu merupakan atas nama pribadi yang kemudian ditandatangani Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

"Konteksnya itu surat adalah bukan resmi dari pimpinan DPR secara kelembagaan atau alat kelengkapan dewan, tapi ditunjukkan ke Pak Fadli sebagai Korpolhukam di Komisi III DPR," kata Taufik.[ris]
#SetyaNovanto #EKTP
BERITA TERKAIT
(Praperadilan Kasus e-KTP) Ini Proses Penetapan Tersangka Novanto Versi KPK
Hakim Praperadilan Novanto Skorsing Sidang
AMP dan SOKSI Kawal Praperadilan Novanto
KPK: Kehadiran Miryam di Polda Kewenangan Hakim
KPK Siap Patahkan Gugatan Praperadilan Novanto
Walkot Cirebon Marah Disebut Timbun Blangko e-KTP
Bohong Soal Blanko e-KTP, Ini Ancaman Mendagri

ke atas