NASIONAL

Rabu, 13 September 2017 | 16:33 WIB

Kirim Surat ke KPK, Gerindra: Setjen DPR Offside

Ahmad Farhan Faris
Kirim Surat ke KPK, Gerindra: Setjen DPR Offside
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Ahmad Muzani (Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Ahmad Muzani menilai surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto yang dikirim ke KPK oleh Sekretariat Jenderal DPR sangat offside.

"Surat yang dilayangkan Sekjen kepada KPK menurut saya itu offside," kata Muzani di Gedung DPR, Rabu (13/9/2017).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini menjelaskan Sekretariat Jenderal DPR telah melakukan tindakan diluar kewenangannya, harusnya Sekretariat Jenderal DPR itu mengurusi segala hal yang berkaitan dengan aktifitas keparlemenan baik dalam konteks kedalam atau keluar.

"Setjen DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah terkait seseorang akibat dari persoalan yang dihadapi orang itu dengan lembaga lain," ujarnya.


Muzani mempertanyakan kenapa Sekretariat Jenderal DPR hanya mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan Novanto saja ke KPK, padahal ada sejumlah anggota DPR yang diduga ada persoalan hukum dengan KPK.

"Memang persoalan yang terkait seseorang dengan KPK bisa mengganggu kinerja dia sebagai anggota DPR. Kenapa itu hanya dilakukan kepada satu orang, tapi yang lain tidak dilakukan? Jadi ini offside apa yang dilakukan Setjen," jelas dia.

Untuk diketahui, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/9/2017).

Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.[ris]
#SetyaNovanto #EKTP
BERITA TERKAIT
Golkar: Praperadilan Kado untuk Novanto
Peluang Novanto di Praperadilan Sama
Dedi Akui JK yang Dorong Pelaksanaan Munaslub
Besok Polisi Periksa Novanto di KPK
Daulat Novanto di Golkar dan DPR
Munaslub Golkar Harus Dilaksanakan Lebih Cepat
Proses MKD Tetap Lanjut Meski Ada Surat Novanto

ke atas