EKONOMI

Rabu, 13 September 2017 | 16:50 WIB

Inilah Cerita Darmin Saat BPS Salah Hitung Inflasi

M Fadil Djailani
Inilah Cerita Darmin Saat BPS Salah Hitung Inflasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution (Foto: inilahcom)


INILAHCOM, Jakarta - Januari lalu banyak kalangan kaget lantaran tingginya inflasi di bulan tersebut. Sejumlah kalangan cukup was-was dengan hasil perhitungan inflasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Ceritanya, kenaikan biaya administrasi pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) disebut sebagai salah satu penyumbang besar inflasi.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui data inflasi yang dikeluarkan BPS terbilang tinggi. Namun, ia menduga BPS salah menghitung dampak kenaikan biaya administrasi pengurusan STNK secara akumulatif. Padahal, seharusnya dibagi 12 bulan.


"Inflasi tadinya kita sedikit kurang menggembirakan di awal tahun. Terutama waktu (tarif) STNK itu naik dengan agak besar, sehingga inflasi tiba-tiba agak di awal tahun agak besar, sebenarnya itu lebih banyak karena cara menghitung dari BPS, kita sudah mengundag dia, bagaimana dia menghitung dampak dari kenaikan STNK itu ke dalam inflasi," cerita Darmin di depan para Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (13/9/2017).

Rupanya, kata Darmin, kenaikan inflasi di Januari itu langsung satu tahun dimasukkan menjadi inflasi. "Padahal, STNK itu, kan berfungsi pada saat jatuh tempo STNK orang, dan itu setiap bulan beda, berangsur. Kalau dia berangsur, mestinya dia tidak sebesar itu inflasi," kata Darmin.

"Sehingga walaupun sekarang mungkin inflasi kita sudah mulai di bawah 4%, kita masih optimis mencapai 3,5% di akhir tahun," katanya.

Pada Januari lalu BPS mengumumkan level inflasi Januari 2017 sebesar 0,97%. Angka tersebut tertinggi bila dibandingkan inflasi pada Januari selama tiga tahun terakhir. [hid]
#inflasi #MenkoDarmin
BERITA TERKAIT
Darmin Siapkan Gerai UMKM Gratis di Rest Area
Darmin Ramal Tren Positif Neraca Dagang Berlanjut
BI Yakin Daya Beli Masyarakat Mulai Pulih
TPID Bali Optimistis Risiko Inflasi Terkendali
Kantor Darmin Dapat Anggaran Rp533 M di 2018
Inilah Alasan Darmin Ogah Ada Tax Amnesty Jilid II
Darmin Ingin Perbankan Ikut Turunkan Suku Bunga

ke atas