EKONOMI

Rabu, 13 September 2017 | 16:50 WIB

Inilah Cerita Darmin Saat BPS Salah Hitung Inflasi

M Fadil Djailani
Inilah Cerita Darmin Saat BPS Salah Hitung Inflasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution (Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Januari lalu banyak kalangan kaget lantaran tingginya inflasi di bulan tersebut. Sejumlah kalangan cukup was-was dengan hasil perhitungan inflasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Ceritanya, kenaikan biaya administrasi pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) disebut sebagai salah satu penyumbang besar inflasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui data inflasi yang dikeluarkan BPS terbilang tinggi. Namun, ia menduga BPS salah menghitung dampak kenaikan biaya administrasi pengurusan STNK secara akumulatif. Padahal, seharusnya dibagi 12 bulan.


"Inflasi tadinya kita sedikit kurang menggembirakan di awal tahun. Terutama waktu (tarif) STNK itu naik dengan agak besar, sehingga inflasi tiba-tiba agak di awal tahun agak besar, sebenarnya itu lebih banyak karena cara menghitung dari BPS, kita sudah mengundag dia, bagaimana dia menghitung dampak dari kenaikan STNK itu ke dalam inflasi," cerita Darmin di depan para Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (13/9/2017).

Rupanya, kata Darmin, kenaikan inflasi di Januari itu langsung satu tahun dimasukkan menjadi inflasi. "Padahal, STNK itu, kan berfungsi pada saat jatuh tempo STNK orang, dan itu setiap bulan beda, berangsur. Kalau dia berangsur, mestinya dia tidak sebesar itu inflasi," kata Darmin.

"Sehingga walaupun sekarang mungkin inflasi kita sudah mulai di bawah 4%, kita masih optimis mencapai 3,5% di akhir tahun," katanya.

Pada Januari lalu BPS mengumumkan level inflasi Januari 2017 sebesar 0,97%. Angka tersebut tertinggi bila dibandingkan inflasi pada Januari selama tiga tahun terakhir. [hid]
#inflasi #MenkoDarmin
BERITA TERKAIT
Inflasi Stabil, Bos BI Ogah Turunkan Suku Bunga
Inflasi 2017 Dijamin Bebas Demam 'Jaran Goyang'
Dekap UMKM Jurus BI Kendalikan Inflasi
Menko Darmin Ungkap Penghalang Ekonomi Digital
Menunggu Paparan Ekonomi Jokowi di Salihara
Beban Utang dan Neoliberalisme di Kabinet Kerja
Konsumsi Melemah, Darmin Optimis PE 2017 Bisa 5,1%

ke atas