NASIONAL

Rabu, 13 September 2017 | 17:05 WIB

Surat Novanto ke KPK Dinilai Bentuk Intervensi

Ahmad Farhan Faris
Surat Novanto ke KPK Dinilai Bentuk Intervensi
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Ahmad Muzani (Foto: inilahcom)


INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Ahmad Muzani menilai surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus korupsi e-KTP kepada KPK yang dikirim oleh Sekretariat Jenderal DPR bentuk upaya intervensi hukum.

"Ya saya kira mengarah ke bentuk intervensi apa yang dilakukan oleh KPK terhadap proses hukum," kata Muzani di Gedung DPR, Rabu (13/9/2017).



Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini meminta kepada Sekretariat Jenderal DPR harus mengklarifikasi kenapa melakukan hal tersebut, karena jangan sampai insiden ini kembali terulang.

"Harus dijelaskan Setjen DPR tentang masalah ini sehingga Setjen mengambil tindakan yang terlalu jauh dari kewenangan yang dimiliki terhadap persoalan ini," ujarnya.

Muzani sangat menyayangkan adanya surat yang dikirim Sekretariat Jenderal DPR termasuk pimpinan DPR yang mengetahuinya terkait penundaan pemeriksaan kasus Novanto, harusnya mereka tidak melakukan hal tersebut.


"Kami sangat menyayangkan surat itu ke KPK, harusnya pimpinan DPR menghormati keputusan KPK dan proses langkah hukum yang sedang Pak Novanto ajukan praperadilan," jelas dia.

Menurut dia, kalau memang nanti praperadilan ternyata memutskan tidak bersalah ya harus dihormati putusan tersebut.

"Saya kira tidak usah dilakukan, jadi ini kesannya ada intervensi terhadap proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK," tandasnya.

Untuk diketahui, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/9/2017).

Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.[ris]
#SetyaNovanto #EKTP
BERITA TERKAIT
(Praperadilan Kasus e-KTP) Ini Proses Penetapan Tersangka Novanto Versi KPK
Hakim Praperadilan Novanto Skorsing Sidang
AMP dan SOKSI Kawal Praperadilan Novanto
KPK: Kehadiran Miryam di Polda Kewenangan Hakim
KPK Siap Patahkan Gugatan Praperadilan Novanto
Walkot Cirebon Marah Disebut Timbun Blangko e-KTP
Bohong Soal Blanko e-KTP, Ini Ancaman Mendagri

ke atas