NASIONAL

Rabu, 13 September 2017 | 20:01 WIB

Ada Kepentingan Politik di Praperadilan Novanto?

Ada Kepentingan Politik di Praperadilan Novanto?
(Foto: istimewa)


INILAHCOM, Jakarta - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kunia menganggap wajar jika ada kecurigaan sejumlah pihak soal pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali di Surabaya beberapa waktu lalu.

Salah satu kecurigaannya soal dugaan pertemuan Novanto dan Hatta tersebut terkait 'bater' antara praperadilan kasus e-KTP dengan RUU Jabatan Hakim.



"Kami mencari informasi, dan ternyata betul itu sedang dibahas di DPR. Ya, wajar saja ada kecurigaan seperti itu karena kini nasib hakim agung sedang bergantung kepada DPR," ujar Doli di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Dia mengatakan, indikasi lain bahwa pertemuan ini terkait dengan RUU Jabatan hakim adalah kontroversi terpilihnya Hatta sebagai Ketua MA untuk periode kedua.

Pemerintah melalui pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengusulkan agar usia pensiun hakim agung dimudakan dari 70 tahun menjadi 65 atau 67 tahun.

Karena itulah, Doli memandang isu usia pensiun hakim agung sangat mungkin menjadi alat 'barter' untuk memenangkan praperadilan Novanto. "Pepatah Inggrisnya, help me to help you," ujarnya.


DPR sendiri saat ini memang tengah membahas soal RUU Jabatan Hakim. Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut adalah soal usia pensiun hakim agung.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto juga menyebutkan tiga hal yang menjadi isu paling penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Jabatan Hakim. Di antaranya usia hakim, periodesasi hakim, dan manajemen pengelolaan hakim melalui Komisi Yudisial.

"Kalau di negara maju seperti di Amerika itu sudah tidak terbatas bahkan kalau sudah tidak mampu baru selesai. Dan di Indonesia saya rasa usia 70 tahun itu yang sudah ada, itu juga sudah baik dan saya rasa ini perlu dipertahankan," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 22 Juni 2017.

Lalu soal periodesasi hakim, ia menilai tidak perlu periodesasi lima tahun sekali. Karena kaidah-kaidah atau aturan akan berbeda tiap lima tahun sekali.

"Dan ketiga saya melihat adanya pembagian kewenangan manajemen hakim dengan Komisi Yudisial. Nah ini, pembagian kewenangan ini saya rasa itu tidak perlu ada, karena ini akan melanggar sistem peradilan satu atap," kata Novanto.

Ia menilai hakim sekarang ini akan menuju pembaruan dari segi manajemen dan profesionalismenya. Soal ini, ia akan mengoordinasikan dengan anggota Komisi III.[jat]
#KPK #EKTP #Golkar #SetyaNovanto
BERITA TERKAIT
Fraksi PPP Tolak Perpanjangan Pansus Angket KPK
KPK: Kehadiran Miryam di Polda Kewenangan Hakim
Auditor BPK yang Ditangkap KPK Diduga Terima Suap
KPK Tangkap Satu Pejabat Negara Diduga dari BPK
22 Paket Sitaan KPK akan Dilelang di JCC
KPK Siap Patahkan Gugatan Praperadilan Novanto
Mendes Bantah Sudah Tahu Bakal Dapat Opini WTP

ke atas