NASIONAL

Kamis, 14 September 2017 | 03:02 WIB

Ini Waktu Tepat Untuk KPK Bersih-bersih

Ivan Setyadi
Ini Waktu Tepat Untuk KPK Bersih-bersih
Wakil Ketua Umum Partai Hanura I Gede Pasek Suardika (Foto: inilahcom)


INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap telah keluar dari jalurnya. Hal itu seperti di sampaikan Wakil Ketua Umum Partai Hanura I Gede Pasek Suardika menganggap.

Isu pembekuan KPK, menurut Pasek, tidak perlu diteruskan sebab belum relevan.



"Jadi tidak perlu dibekukan, negara dan rakyat masih membutuhkan.Yang diperlukan adalah menyehatkan kembali KPK untuk kembali pada tujuan mulianya sejak awal," katanya kepada INILAHCOM, Rabu (13/9/2017).

Setidaknya Pasek memandang aroma penyimpangan KPK dalam memberantas korupsi terendus sejak era Abraham Samad dengan kasus etiknya serta ambisi politiknya yang menggunakan KPK sebagai kendaraan mencari dukungan.


Sehingga saat ini, menurut Pasek, jadi momen baik untuk kembali mengembalikan KPK ke jalur pemberantasan korupsi, cukup sampai memberantas korupsi.

"Bersihkan KPK dari penyimpangan oknum-oknum yang selama ini tertutupi," ungkapnya.

KPK saat ini tengah bersiteru dengan DPR dengan Pansus Angket-nya. Dianggap terlalu powerfull, kewenangan KPK dinilai perlu dikaji lagi. Seperti penuntutan, penyadapan, serta SP3.

"Selamatkan uang negara di KPK yang berasal dari proses sitaan yg tidak jelas, biaya besar yang tidak mampu melakukan pemberantasan korupsi yang fundamental dan grand corruption harusnjuga dilakukan, jangan juga KPK dikuasai oleh sekelompok orang untuk kepentingan tertentu," tandasnya

Dari situlah wacana pembekuan KPK mencuat. KPK dinilai bertindak di atas hukum. Keberadaan safe house yang belum pasti landasaan hukumnya menjadi bukti pansus angket menimbang keberadaan KPK dan segala tugasnya.
#Kpk #PansusHakAngket
BERITA TERKAIT
Fraksi PPP Tolak Perpanjangan Pansus Angket KPK
Auditor BPK yang Ditangkap KPK Diduga Terima Suap
KPK Tangkap Satu Pejabat Negara Diduga dari BPK
22 Paket Sitaan KPK akan Dilelang di JCC
KPK Siap Patahkan Gugatan Praperadilan Novanto
Mendes Bantah Sudah Tahu Bakal Dapat Opini WTP
(Geledah Rumah & Kantor Kasus BLBI) KPK Temukan Dokumen Penting Kasus BLBI

ke atas