NASIONAL

Kamis, 14 September 2017 | 04:37 WIB

KPK Era Abraham Paling 'Cowboy'

Ivan Setyadi
KPK Era Abraham Paling 'Cowboy'
Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika (Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika menganggap KPK sejak era Abraham Samad sudah melenceng dari cita-cita pemberantasan korupsi sebagaimana awal dibentuk.

Sebagai orang yang pernah merasakan bersinggungan dengan KPK era Abraham Samad, Pasek menilai bagaimana perbedaan kepemimpinan KPK sejak pertamakali dibentuk.

"KPK yang berjalan cukup pruden adalah di jaman Pak Tumpak dan Ruki. Tidak emosional terukur dan jelas. Tidak overdosis sinteron dan entretainmentnya," katanya kepada INILAHCOM, Rabu (13/9/2017).

Setelah itu, katanya, KPK dibawah era Antasari masih menjaga intregitas pemberantasan korupsi. Sampai pada ujungnya, KPK dianggapnya terpuruk dibawah kepemimpinan Abraham Samad.


"Zaman Antasari juga lumayan. Setelah itu makin merosot. Paling cowboy ya era Abraham Samad. Asal tabrak dan terlalu ambisius sehingga terbongkar juga kedok ingin jadi wapres," ungkapnya.

Pasek kala itu getol mendampingi koleganya, Anas Urbaningrum menghadapai KPK dibawah komando Abraham.

Oleh sebab itu, ditengah gencarnya tekanan dari DPR terkait kinerja KPK selama ini, bisa dijadikan momentum untuk mengembalikan KPK ke jalur sesuai, murni untuk pemberantasan korupsi.

"Selamatkan uang negara di KPK yang berasal dari proses sitaan yang tidak jelas, biaya besar yang tidak mampu melakukan pemberantasan korupsi yang fundamental dan grand corruption harus juga dilakukan, jangan juga KPK dikuasai oleh sekelompok orang untuk kepentingan tertentu," tandasnya.
#Kpk #PansusHakAngket
BERITA TERKAIT
(Lawan KPK) Novanto Bakal Hadirkan Saksi dengan Seabrek Titel
KPK Sita Apartemen Bupati Kukar Senilai Rp3,6 M
Sehat, Novanto Jalani Dua Pemeriksaan Sekaligus
Besok, KPK Periksa Novanto Kasus e-KTP
KPK Cegah Istri Novanto Bepergian ke Luar Negeri
Sebelum Ditemui Polisi, KPK Periksa Lagi Novanto
(Ralat Pernyataan) Karutan Medaeng: Bukan Walikota Yang Diperiksa

ke atas