NASIONAL

Kamis, 14 September 2017 | 05:39 WIB

KPK Masih Diperlukan, Jangan Dibekukan

Ivan Setyadi
KPK Masih Diperlukan, Jangan Dibekukan
Anggota DPR RI Fraksi Kurtubi (Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) waktunya berbenah. Sederet koreksi dari DPR melalui pansus Angket diharapkan jadi obat memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

Anggota DPR RI Fraksi Kurtubi meminta agar KPK tidak sampai dibekukan. Sebab, kehadiran KPK masih sangat dibutuhkan oleh negara dan juga rakyatnya.

"KPK sangat diperlukan untuk mengurangi secara significant bahkan untuk bisa menghilangkan praktek korupsi di Indonesia. KPK didukung oleh rakyat, sehingga tidak perlu dibekukan," katanya kepada INILAHCOM, Rabu (13/9/2017).

Perbaikan untuk kemajuan, mau tidak mau jadi syarat kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu pula yang berlaku bagi KPK saat ini.


Temuan pansus seperti safe house yang keberadaannya diperdebatkan, konflik internal yang kini muncul ke publik, harus segera dicarikan solusinya jika tak ingin KPK rubuh.

"Karena personel KPK juga manusia biasa yang juga bisa berbuat salah. Maka yang perlu dilakukan adalah mengoreksi dan meluruskan apa yang masih tidak tepat dalam KPK baik menyangkut rekrutmen komisioner, penyidik, maupun sistem kerja," ungkapnya.

KPK saat ini tengah bersiteru dengan DPR dengan Pansus Angket-nya. Dianggap terlalu powerfull, kewenangan KPK dinilai perlu dikaji lagi. Seperti penuntutan, penyadapan, serta SP3.

Dari situlah wacana pembekuan KPK mencuat. KPK dinilai bertindak di atas hukum. Keberadaan safe house yang belum pasti landasaan hukumnya menjadi bukti pansus angket menimbang keberadaan KPK dan segala tugasnya.
#Kpk #PansusHakAngket
BERITA TERKAIT
(Lawan KPK) Novanto Bakal Hadirkan Saksi dengan Seabrek Titel
KPK Sita Apartemen Bupati Kukar Senilai Rp3,6 M
Sehat, Novanto Jalani Dua Pemeriksaan Sekaligus
Besok, KPK Periksa Novanto Kasus e-KTP
KPK Cegah Istri Novanto Bepergian ke Luar Negeri
Sebelum Ditemui Polisi, KPK Periksa Lagi Novanto
(Ralat Pernyataan) Karutan Medaeng: Bukan Walikota Yang Diperiksa

ke atas