NASIONAL

Kamis, 14 September 2017 | 18:27 WIB

Status Warga Negara Rohingya Harus Dikembalikan

Indra Hendriana
Status Warga Negara Rohingya Harus Dikembalikan
(Foto: inilahcom)


INILAHCOM, Jakarta - Tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi diminta memberikan penjelasan jika tragedi yang menimpa etnis Muslim Rohingya di Myanmar adalah suatu tindakan yang salah. Hal tersebut diyakini bisa meredam aksi kekerasan.

"Harapannya Aung San Suu Kyi (peraih nobel perdamaian) bisa memberikan ketegasan bahwa yang terjadi di Barat Myanmar Utara, Rakhine itu sesuatu anyg salah, harus ada langkah konkrit dari pemerintah Myanmar untuk etnis Rohingya," kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam acara diskusi di Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).



Selain itu, pemerintah Myanmar juga diminta segera memulihkan status warga Muslim Rohingya. Sebab, hal itu juga diyakini sebagai ujung masalah yang berujung pada pembantaian pada Muslim Rohingya.


"Mengembalikan mereka ke Myanmar, memulihkan dan memastikan ada pertanggungjawaban. Dan memulihkan kewarganegaraan mereka, karena itu akar permasalahan," ujar dia.

Rohingya adalah salah satu suku minoritas di Myanmar. Mereka sudah berada di negara itu selama beberapa generasi di wilayah Rakhine, semacam provinsi di Myanmar.

Namun, Pemerintah Myanmar menolak mengakui mereka sebagai warga negaranya. Alih-alih, mereka menyebut Rohingya adalah imigran Muslim ilegal asal Banglades.

Selain tak diakui kewarganegaraannya, Rohingya juga tak mendapat akses untuk segala pekerjaan di Myanmar, kecuali segelintir dari orang-orang yang terketuk hati memberi pekerjaan informal. Sampai saat ini, puluhan ribu Muslim Rohingya sudah mengungsi ke daerah perbatasan. Namun di beberapa negara mereka tidak diterima.[jat]
#Rohingya
BERITA TERKAIT
Gus Ipul Lepas Relawan Rohingya ke Myanmar
(Solidaritas Rohingya) Penggalangan Dana TMP, Kadin dan HIPMI Diapresiasi
Bantuan Pemerintah pada Rohignya Jangan Diributkan
PDIP Sebut Orasi Prabowo di Aksi 169 Tak Jelas
Panglima TNI Tunggu Perintah PBB
Presiden: Kekerasan di Rakhine Harus Dihentikan
Presiden Jokowi Pastikan Bantuan Ke Rohingya Wajib

ke atas