EKONOMI

Sabtu, 07 Oktober 2017 | 11:12 WIB

Semangat Susi Perangi Maling Ikan Laut Indonesia

Semangat Susi Perangi Maling Ikan Laut Indonesia
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperjuangkan pemberantasan pencurian ikan secara global. Ini jelas-jelas tindak pidana kriminal.

Siaran pers KKP, Jakarta, Jumat (6/10/2017), menyebutkan, KKP yang diwakili oleh Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) telah menghadiri pertemuan Kelompok Kerja Internasional Kejahatan Perikanan Interpol di Wina, Austria, September 2017.

Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa bersama-sama Gunnar Stolvik dari Norwegia menjadi pimpinan sementara yang akan memimpin 30 anggota panel ahli dari seluruh dunia.

Panel ahli itu bakal berada dalam naungan badan PBB UNODC dan akan terdiri dari berbagai pakar dan praktisi pemberantasan kejahatan perikanan yang berpengalaman dari seluruh dunia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai pihak dapat menjaga agar melimpahnya stok ikan di kawasan perairan nasional dampak pemberantasan pencurian ikan, jangan sampai turun lagi ke depannya. "Sekarang ikan banyak, jangan sampai stok ikan turun lagi. Kita harus pastikan ikan tetap banyak dan ada," kata Susi.

Menurut Susi, semua orang wajib menjaga dan memantau kondisi kawasan perairan di berbagai daerah agar tidak ada lagi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.


KKP telah mengukur potensi sumber daya perikanan di kawasan perairan nasional setiap tahun sehingga dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang menentukan berapa batas jumlah perikanan yang boleh ditangkap secara berkala.

"Riset yang kami jalankan setiap tahun adalah melakukan 'stock assessment' melalui pendekatan saintifik sehingga menentukan berapa jumlah ikan yang bisa diambil agar sumber daya perikanan tetap berkelanjutan," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP Zulficar Mochtar.

Menurut Zulficar, hasil dari riset penilaian stok ikan itu juga penting selain untuk menjawab persoalan dari segi ilmiah, juga sebagai dasar membangun kebijakan.

Sebelumnya, KKP memperkirakan potensi perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan perikanan yang tersebar di seluruh kawasan perairan Indonesia mencapai 9,9 juta ton atau meningkat dari potensi tahun 2011 sebesar 6,5 juta ton.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Rabu (13/9), menginginkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar dalam menenggelamkan kapal jangan dilakukan dekat dengan garis pantai. "Penenggelaman seharusnya boleh dilakukan seperti Australia yang melakukannya di laut dalam. Itu pun juga tidak ditenggelamkan," kata Bambang.

Menurut dia, penenggelaman kapal yang dilakukan dengan meledakkan moda transportasi laut itu berpotensi mengotori laut dan menimbulkan polusi. [tar]
#KKP #MenteriSusi #pencurianIkan #IllegalFishing
BERITA TERKAIT
EBT Butuh Investasi US$600 M hingga 2040
3 Kali BI Tahan Suku Bunga 4,25%, Ini Dalihnya
Poles Kualitas Layanan, PLN Solo Punya Pasopati
Stok dan Harga Pangan Maluku Aman Terkendali
Harap Sabar, KA Bandara Yogya Baru Beroperasi 2020
Mahalnya Biaya 10 Destinasi Wisata Sekelas Bali
Satgas Waspada Investasi Rilis 21 Entitas Ilegal

ke atas