NASIONAL

Minggu, 08 Oktober 2017 | 19:06 WIB

OTT Ketua PT Sulut, MA Dinilai Gagal Bina Hakim

OTT Ketua PT Sulut, MA Dinilai Gagal Bina Hakim
Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono (Foto: inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)


INILAHCOM, Jakarta - Mahkamah Agung dinilai gagal dalam hal pembinaan hakim dan aparatur peradilan. Sebab, sampai saat ini masih ada hakim yang tertangkap tangan terlibat transaksi suap oleh KPK.

Dimana kemarin KPK berhasil menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Sudiwardono karena diduga menerima suap dalam penanganan perkara mantan Bupati Bolaang Mongondow yang juga anggota DPRD Sulut Marlina Mona Siahaan dibebaskan.

"Semakin tingginya angka aparatur peradilan yang tertangkap dengan segala modus operandinya dari OTT maupun menjual praktik perdagangan kewenangan, menunjukkan bahwa MA gagal besar karena tidak berhasil melakukan pembinaan hakim dan aparatur peradilan dengan baik dan benar," kata Pengamat hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra, Jakarta, Minggu (8/10/2017).

Dia menrincikan, sepanjang 2016 saja ada 28 aparatur peradilan yang tertangkap bahkan saat ini diketahui kasus hakim Bengkulu dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara rentang waktu tertangkapnya yang begitu dekat satu persatu hakim tertangkap tangan bahkan sampai setingkat ketua pengadilan tinggi (KPT).

Kondisi ini, kata dia, semakin menunjukkan potret buruknya peradilan khususnya perilaku hakim pada umumnya. Terkait OTT para hakim oleh KPK, ada hal yang menarik dicermati bisa jadi ini adalah "serangan" KPK kepada hakim untuk membuka ke publik tentang buruknya perilaku hakim.


"Karena penyidik sudah bersusah payah melakukan penyelidikan baik yang dilakukan oleh jaksa ataupun penyidik KPK, dengan mudah dibatalkan oleh hakim," katanya.

Dia mengatakan, mungkin KPK tengah memberikan pesan seperti inilah wujud bobroknya sampai hakim dapat membatalkan penyidikan apa yang dibuat jaksa bahkan juga sudah berani membatalkan penyidikan KPK.

"Jika ternyata pertimbangan hukum ataupun putusan hakim tidak objektif melainkan mengubah tantangan kewenangan menjadi tentengan," katanya.

Karena itu, perlu ditelusuri bahkan putusan hakim dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat harus dilakukan eksaminasi dan KY memiliki peranan untuk hal tersebut. Kondisi darurat perilaku hakim ini harus menjadi perhatian dan momentum khususnya bagi Ketua MA.

"Jika perlu presiden selaku kepala negara ambil peran segera untuk membenahi lembaga peradilan agar bersih dan berwibawa termasuk jika perlu mengganti pimpinan MA," katanya. [tar]
#OTT #HakimSulut #KPK
BERITA TERKAIT
Tersangka Penyuap Dirjen Hubla Segera Disidang
Ketua Panitia Proyek e-KTP Nyesal Terima Uang
Susah Bahasa, Saksi e-KTP Disuruh Pulang Hakim
Hakim Tipikor: Kebaikan dari Hongkong
(Pembahasan APBD-P Malang) KPK Minta Pejabat Kembalikan Uang Pokir
KPK Panggil Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
KPK Lelang Tanah dan Bangunan Di Bandung

ke atas