EKONOMI

Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:50 WIB

Reformasi Pajak Kok Belum Sentuh Daerah?

Reformasi Pajak Kok Belum Sentuh Daerah?
Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) (Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendesak agar reformasi perpajakan menyentuh daerah. Jangan sentralistik.

"Peletakan dasar-dasar reformasi perpajakan sudah selayaknya tidak hanya fokus pada pemerintahan pusat namun juga pada pemeritahan daerah, sehingga menjamin kesinambungan fiskal dan investasi di daerah," ujar Yustinus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Melalui UU 22/1999, kata dia, diberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengurangi kesenjangan anTara pusat dan daerah. Menurut Yustinus, idealnya pemberian otonomi untuk mengatur dirinya sendiri dan menjalankan tugas dan fungsi pelayanan ini, ditopang oleh kemampuan daerah membiayai sendiri penyelenggaraan pemenntahannya.

"Dalam perjalanannya, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini masih rendah dan basis pajak daerah masih sangat terbatas," kata Yustinus.


Hal tersebut, lanjutnya,berimplikasi pada berlomba-lombanya daerah, menambah jenis pungutan atau meningkatkan tarif pungutan untuk meningkatkan PAD, yang dapat berujung pada pungutan daerah yang bermasalah "Sebagai dampaknya, otonomi daerah justru berdampak negatif bagi daerah itu sendiri dengan berkurangnya kepastian hukum, peningkatan beban pada masyarakat, serta terhambatnya investasi di daerah," ujar Yustinus.

Dari aspek legal sendirI, ketidakpahaman pejabat daerah dan petugas pajak daerah terhadap konsep pemungutan pajak daerah dan minimnya pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Ia mencontohkan, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak seharusnya diterbitkan. Hal tersebut diperparah dengan peran Pengadilan Pajak sebagai muara para pencarian keaclilan.

"Pengadilan Pajak sebagai tempal para wajib pajak mengharapkan putusan yang adil. objektif. profesional, dan menjadi sarana korektif terhadap prakllk pemungutan pajak yang menyimpang, belum dapat sepenuhnya diharapkan," kata Yustinus. [tar]
#CITA #Pajak #MenkeuSMI #ReformasiPerpajakan
BERITA TERKAIT
Ini Tujuan Perbaikan Skema Proyek Infrastruktur
Anggaran Jumbo untuk Bencana, SDM & Infrastruktur
Pemerintah Ingin Proyek LRT Tanpa Korupsi
Babinsa Kudus Ikut Pungut Pajak Kendaraan
Sri Mulyani Ingatkan Jangan Tergiur Bitcoin
Mulyani Jamin Defisit Anggaran 2017 Menclok 2,2%
DJKN Kemenkeu Terus Buru Aset 22 Penikmat BLBI

ke atas